Sabtu, 08 Mei 2021 17:04

M. Muktar Divonis 4 Tahun Penjara, Sekda Bebas, Begini Kata Direktur LBH FT

Selasa, 31 Maret 2020 10:30 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
M. Muktar Divonis 4 Tahun Penjara, Sekda Bebas, Begini Kata Direktur LBH FT
Andi Fajar Yulianto, S.H.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Putusan bebas terhadap Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya dalam sidang perkara korupsi di BPPKAD Gresik, mendapat sorotan dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto, S.H., C.T.L.

Ia menilai Hakim PN Tipikor Surabaya yang memutus bebas terdakwa Andhy Hendro Wijaya melanggar Etika Disiplin Tata Kerja Profesi.

"Mengapa? Sebab, ada 2 putusan berbeda. Sebelumnya, Plt. Kepala BPPKAD M. Muktar dalam kasus yang sama divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sementara atasan Muktar, AHW (Andhy Hendro Wijaya-Red) dalam kasus sama divonis bebas," ungkap Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (31/3).

"Fakta ini menurut saya bersinggungan dengan etik profesi, karena berakibat lahirnya putusan yang kontradiktif dalam satu materi substansi dengan perkara lain walaupun beda terdakwa," tegas Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Gresik ini.

BACA JUGA : 

KPK Lanjutkan Pemeriksaan Dugaan Korupsi di PDAM Gresik Usai Lebaran

Camat Duduksampeyan Mulai Jalani Sidang Kasus Korupsi Anggaran Kecamatan

Dirut Perumda Giri Tirta Gresik Sebut Pengusutan Proyek Investasi Rp 133 M oleh KPK Jalan Terus

Isi Kekosongan Jabatan, Nuri Mardiana Ditunjuk jadi Plt Kepala BPPKAD Gresik

Fajar lantas menjelaskan argumennya itu. Bahwa, putusan bebas terhadap AHW yang diambil Hakim PN Tipikor Surabaya merupakan sebuah putusan yang biasa saja.

"Hal ini jika dilihat dari sudut pertimbangan hukum yang lahir dari fakta persidangan, bahwa pemotongan insentif pajak pegawai BPPKAD Gresik itu dilakukan setelah uang insentif masuk ke rekening yang berhak. Artinya apa? Kalau berkaca dari fakta itu, statusnya bukan uang negara lagi, dan pihak yang dipotong merasa tidak keberatan, juga tanpa ada paksaan, serta tidak adanya punishment jika tidak mau dipotong. Jadi masuk diakal jika AHW diputus bebas," bebernya.

Namun, lanjut Fajar, setelah dirinya membaca di media, ternyata ada pertimbangan lain dari Hakim dalam perkara AHW ini.

"Hakim Pemeriksa perkara AHW sampai intervensi menilai tentang Putusan dari Hakim Tim lain (perkara Mukhtar) yang notabene putusan itu masih dalam satu atap, walaupun masih ada upaya hukum dan belum inkracht. Jika hal ini benar, menurut saya sangat tidak elok dan kurang lazim sampai menilai pertimbangan hukum dari putusan perkara lain (menilai operasi tangkap tangan/OTT perkara Muhtar tidak sah). Hal ini kan jadi overlap," terangnya.

"Fakta ini lah juga yang menurut saya bersinggungan dengan etik profesi, karena berakibat lahirnya putusan yang kontradiktif dalam satu materi substansi dengan perkara lain walaupun beda terdakwa," sambungnya.

Fajar menambahkan, bahwa ada Rujukan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Ketua Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

"Pada poin angka 3.2 ayat (2): yang pada pokok intinya mempunyai kaidah hukum Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau penilaian secara substansi terhadap suatu perkara lain," pungkasnya. (hud/rev)

Awal Mula Tarawih Cepat di Ponpes Hidayatullah Al Muhajirin Bangkalan
Jumat, 07 Mei 2021 23:44 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ada fenomena yang selalu viral setiap Bulan Ramadan, yakni Salat Tarawih Cepat. Jika di Indramayu ada pesantren yang menuntaskan salat tarawih 23 rakaat dalam durasi hanya 6 menit, di Bangkalan juga ada pesantren ya...
Jumat, 16 April 2021 16:59 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Banyuwangi memiliki cara menarik untuk memelihara infrastruktur fisiknya. Salah satunya, dengan menggelar festival kuliner di sepanjang pinggiran saluran primer Dam Limo, Kecamatan Tegaldlimo be...
Sabtu, 08 Mei 2021 09:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Genre baru persuratkabaran dimulai dari Singapura. Koran terkemuka di negeri singa itu mengubah diri menjadi not for profit. Perubahan drastis ini dilakukan setelah mengalami kemerosotan yang terus terjadi.Tapi apa beda...
Rabu, 28 April 2021 14:16 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*61. falammaa balaghaa majma’a baynihimaa nasiyaa huutahumaa faittakhadza sabiilahu fii albahri sarabaanMaka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu (ikan) itu melompat mengamb...
Sabtu, 08 Mei 2021 11:38 WIB
Selama Bulan Ramadan dan ibadah puasa, rubrik ini akan menjawab pertanyaan soal-soal puasa. Tanya-Jawab tetap akan diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) d...