Penandatanganan kerja sama antara Pemkab Probolinggo dengan Bulog terkait pengadaan beras bagi ASN.
Tantri menegaskan, nantinya tidak ada pembeda bagi ASN yang rumahnya ada di kota maupun di pelosok desa ataupun di pegunungan. "Saya juga memastikan, jika nantinya beras yang disalurkan di pelosok maupun di kota sama. Tidak ada pembeda dari sisi harga maupun ongkosnya. Karenanya, semua dikirim ke rumah masing-masing ASN tanpa biaya alias gratis," terang Bupati Tantri dengan mimik serius.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan penyediaan beras bagi ASN dan penyediaan beras dalam BPNT ini menunjukkan komitmen Bulog untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, realisasi penyerapan gabah petani Kabupaten Probolinggo saat ini sebanyak 13 ribu ton. Beras dari petani ini lalu dikirim ke Papua, NTT, dan Kaltim. “Dirut Bulog Budi Waseso mengapresiasi langkah Pemkab Probolinggo, di mana ASN siap menerima beras Bulog. Yang kami kirim kepada mereka adalah beras premium,” tegas Tri Wahyudi Saleh.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. Hasan Aminuddin M.Si mengatakan kebijakan pengadaan beras bagi ASN ini merupakan gebrakan Pemkab bersama Bulog untuk mensejahterakan petani. "Nantinya, Bulog akan membeli hasil panen gabah petani dan disalurkan langsung kepada ASN. Kini, Bulog menjual beras busuk, itu sudah tidak benar. Bahkan, sekarang, minta beras model bagaimana, bulog sudah siap. Minta yang harga 20 ribu, dan bahkan yang 50 ribu sudah ada," tegas Hasan disambut aplaus undangan.
Bahkan, Hasan Aminuddin menyarankan agar pengadaan beras bagi ASN ini tidak hanya berlaku di lingkungan Pemkab Probolinggo. TNI dan Polri diharapkan juga mendapatkan pengadaan beras bulog itu dengan meniru hal yang sama.
"Polisi dan TNI bisa juga mendapatkan pengadaan beras bulog itu. Apalagi, nantinya juga ada pondok pesantren. Ponpes, juga dirasa banyak kebutuhan soal beras itu," imbuhnya. (ndi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
