Terapkan UU Bermuatan Anti-Muslim, India Dilanda Demo secara Nasional, 6 Tewas dan 100 Luka-luka

Terapkan UU Bermuatan Anti-Muslim, India Dilanda Demo secara Nasional, 6 Tewas dan 100 Luka-luka Seorang pria berlari melewati sebuah bus yang terbakar yang dibakar oleh para demonstran selama protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, di Delhi, India. foto: theguardian

BANGSAONLINE.com - Demo besar-besaran mengguncang , karena Undang-undang kewarganegaraan baru dikritik sebagai anti-Muslim, dengan enam orang tewas di Timur Laut dan hingga 100 pendemo terluka di Delhi.

Undang-Undang ini mempercepat kewarganegaraan bagi migran non-Muslim dari tiga negara tetangga. Ini dinilai sebagai agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, untuk meminggirkan 200 juta orang yang memeluk Islam.

Namun, penduduk di kawasan Timur Laut negara , menentangnya, dan takut budaya mereka terancam oleh umat Hindu berbahasa Bengali.

Perdana Menteri Modi bersikeras bahwa dia bukan anti-Muslim. Dia mengatakan Undang-Undang kewarganegaraan “1.000% benar”, di mana Muslim dari tiga negara tidak bisa diterima karena mereka tidak memerlukan perlindungan .

Rahul Gandhi, mantan Ketua Kongres Oposisi, dalam tweet-nya pada hari Senin mengatakan Undang-Undang dan daftar warga nasional yang diperdebatkan dan disebut sebagai anti-Muslim adalah "senjata polarisasi massa yang dilepaskan oleh fasis".

Pada hari Minggu malam di Delhi, polisi dengan pentungan menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa yang demo, sebelum menyerbu dalam universitas.

Pada hari Senin tadi, demo tetap berlanjut di Delhi, Chennai, Bengaluru, dan Lucknow, di mana ratusan siswa dan mahasiswa- sebagian besar dari mereka Muslim, mencoba menyerbu kantor polisi, melemparkan batu ke arah para petugas, yang berlindung di balik tembok.

Di timur di Kolkata, ibukota Benggala Barat, ribuan orang berkumpul untuk demonstrasi besar yang disebut oleh perdana menteri negara, Mamata Banerjee, untuk melawan Modi.

Dalam beberapa hari terakhir kereta api dibakar, dan pada hari Senin akses internet tetap ditangguhkan.

Di Kerala di Selatan, negara bagian lain yang pemerintahnya menolak menerapkan hukum kewarganegaraan, beberapa ratus orang juga memprotes. Menteri Keuangan Kerala, Thomas Isaac, mentweet: "Aksi bersatu dari semua kekuatan sekuler adalah kebutuhan saat ini."

Selama akhir pekan, protes dilaporkan di Mumbai, Benggala Barat, Aligarh, Hyderabad, Patna, dan Raipur.

Sumber: theguardian

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO