Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Mohammad Fahad.
Fahad mengaku akan mengagendakannya minggu depan. Namun, ia tidak merinci tanggal berapa. "Minggu depan akan dibahas," akuinya.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki menambahkan, untuk pembahasan KUA PPAS baru bisa dibahas di awal November, karena di akhir bulan ini ada kegiatan, yaitu orientasi semua anggota DPRD yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur.
"Jadi baru awal November bisa dibahas terkait KUA PPAS, setelah itu baru pembahasan RAPBD 2020, di mana pembahasan RAPBD akan selesai di bulan November, sementara batas akhirnya pembahasan tanggal 30 November," katanya.
"Dimungkinkan pertengahan bulan November sudah bisa diparipurnakan APBD 2020. karena kalau pembahasan sampai terlambat ini akan berdampak pada pembangun di tahun 2020. Yang terasa akan berdampak pada PNS, bisa saja gaji awal tahun 2020 tertunda, tidak bisa diterima seperti biasanya," ujarnya.
"Sekali lagi kita optimis pada November 2019, RAPBD 2020 sudah bisa diparipurnakan," pungkasnya. (uzi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
