Golkar Anggap Menko Polhukam Intervensi, JK: Tidak

JAKARTA(BangsaOnline) Juru Bicara DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan sikap Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang dianggapnya terlalu jauh mengintervensi Golkar. Menurut Nurul, pernyataan Menko Polhukam justru membuat situasi semakin panas.

"Bukannya mendinginkan situasi malah kesannya mengompori suasana," kata Nurul, Rabu (26/11/2014).

Nurul menegaskan, Menko Polhukam seharusnya menjamin keamanan warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan, menurut Nurul, justru membuat suasana menjadi tidak kondusif.

"Kesannya mau menakut-nakuti dan mau lepas tangan jika situasi tidak terkendali. Intervensinya terlalu jauh," ujarnya.

Menurut Nurul, pernyataan Menko Polhukam juga menunjukkan bahwa ia melempar tanggung jawabnya kepada Partai Golkar. Padahal, jaminan atas rasa aman merupakan hak semua warga negara Indonesia dan tertuang jelas dalam konstitusi.

"Menyakitkan mendengar seorang menteri bicara seperti itu," kata Nurul.

Sebelumnya, Menko Polhukam meminta aparat kepolisian tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November. Tedjo memaparkan pertimbangan pemerintah yang meminta Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX di Bali. Pelaksanaan munas dianggap bertepatan dengan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional.

"Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan? Saya minta pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai dengan rencana bulan Januari 2015 di Jakarta. Itu saja sudah," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Namun, Menko Polhukam hari ini membantah telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan rival politik Ical membela pernyataanyang disampaikan Tedjo itu. Menurutnya larangan itu bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap konflik internal partai Golkar.

“Pemerintah melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi. Karena pemerintah dan polisi bertanggung jawab pada keamanan. Kalau terjadi kayak kemarin bawa parang, tenteng-tenteng (senjata tajam) atau berkelahi, melempar batu di Bali, bagaimana,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Mantan Ketum Golkar ini mendukung langkah Tedjo dan Kapolri yang tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas.

“Itu cegah konflik-konflik apalagi di Bali. Kalau nanti (rusuh) kaya kemarin di sini besar-besaran, kan bisa terjadi juga di mana-mana, nanti itu menjadi isu internasional. Tidak bagus untuk Bali kalau terjadi keributan seperti itu,” terangnya.

“Selama polisi menganggap itu aman, tentu akan diberikan izin,” tukas Jusuf Kalla.

Sebelumnya langkah Menteri Tedjo dinilai sebagai intervensi Nasdem dalam perpecahan di tubuh Partai Golkar. Waketum Golkar Fadel Muhammad menyebut kebiajakan Menko Polhukam politis.

“Karena Menko Polhukam dari NasDem, NasDem tahu semua pecahan Golkar, ini ada permainan politik,” kata dia.

Dia meminta agar Menko Polhukam tidak mengintervensi partainya. “Kalau diintervensi berakibat negatif, kami mohon agar dapat ditarik statement tersebut,” sambung Fadel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News