Senin, 21 Oktober 2019 00:35

​Yasonna Berpihak DPR, Tak Wakili Politik Jokowi, Refly Harun: Sponsor RUU KPK Terlihat Telanjang

Jumat, 27 September 2019 15:48 WIB
Editor: Tim
​Yasonna Berpihak DPR, Tak Wakili Politik Jokowi, Refly Harun: Sponsor RUU KPK Terlihat Telanjang
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. foto: wikipiedia

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, ahli hukum tata negara melihat ada indikasi sponsor di balik tergesa-gesanya para anggota DPR untuk memutuskan RUU KPK menjadi Undang-Undang. “Kelihatan telanjang sekali,” kata Refly Harun dalam wawancara dengan Radio Elshinta, Jumat siang (27/9/2019). Sponsor itu bisa dari kelompok kepentingan, termasuk pebisnis.

Ia menunjukkan indikasi itu, antara lain, RUU KPK tidak masuk prioritas Prolegnas. Tapi para anggota DPR itu memutuskan cepat sekali.

Yang menarik, Refly juga menyoroti peran politik Menkumham Yasonna Laoly yang dianggap cenderung berpihak kepada DPR ketimbang mewakili politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam wawancara menjelang pukul 12 siang itu, Refly awalnya mendapat pertanyaan dari pendengar Radio Elshinta. Pendengar bernama Dadi dari Tangerang itu mengaku heran dengan sikap Yasonna Laoly yang condong ke DPR.

“Saya heran, yang namanya Pak Loly (Yasonna Laoly-Red) itu selalu menyatakan Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu UU KPK. Padahal Perppu itu hak prerogatif presiden,” katanya. “Ini (Yasonna), masyarakat menilai nggak bener ini,” tambahnya.

Refly mengaku sepakat dengan pernyataan pendengar Radio Elshinta itu. Refly bahkan mengaku khawatir dengan sikap politik Yasonna, yang politikus PDIP itu, tak mewakili kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi lebih memihak kepada DPR.

Menurut dia, ada dua kemungkinan terjadi pada diri Jokowi dalam menghadapi RUU KPK, terutama terkait posisi Yasonna sebagai pembantu presiden. “Pertama, (Pak Jokowi) diberikan update yang keliru (oleh Yasonna). Kedua, presiden memang terbelenggu,” kata Refly Harun. 

Ia lalu memberi contoh soal kemungkinan Jokowi diberi update yang keliru. “Kalau kita baca RUU KPK jelas penindakan itu lemah sekali, tidak akan ada OTT,” katanya. Dalam RUU KPK, kata Refly, untuk melakukan penyadapan, tidak hanya harus izin ke dewan pengawas, tapi izin penyadapan itu baru bisa diberikan setelah gelar perkara. Padahal gelar perkara itu adalah tahap akhir menjelang penyidikan. “Jadi ada colongan (dalam RUU KPK) itu,” katanya.

Nah, menurut Refly, tampaknya Presiden Jokowi tak paham tentang RUU KPK itu sehingga sempat menyetujui. “Karena ahli hukum pun tak paham jika tidak baca,” kata Refly.

Karena itu, Refly menyarankan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK. “Kalau saya masih menyebutkan RUU KPK, belum UU KPK, karena belum disahkan,” katanya.

Refly juga mengatakan bahwa tidak mungkin KPK hanya fokus kepada pencegahan karena tidak akan efektif memberatas korupsi. Maka ia tak percaya terhadap salah satu pimpinan KPK yang baru terpilih yang mengatakan akan fokus kepada pencegahan. Sebab personel KPK sangat terbatas, sedang wilayah yang harus jadi sasaran pencegahan korupsi meliputi seluruh Indonesia. 

Rafly bahkan menganggap lucu keberadaan RUU KPK tersebut, terutama pasal pencegahan yang menyebut, jika ada pejabat korupsi, maka harus dilaporkan kepada menterinya agar sang menteri menegur dan mencegah, sehingga tak perlu penindakan.

Menurut Refly, sejak awal yang paling getol ingin merevisi UU KPK adalah PDIP. Jadi, inisiator revisi UU KPK itu adalah pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi sendiri.

Kenapa? “Karena KPK ini sangat mengganggu…,” Elshinta langsung mematikan dan mengakhiri wawancara itu. Sehingga suara Rafly tiba-tiba terputus dan tak terdengar.

Sebelumnya diberitakan, Masinton Pasaribu, politikus PDIP yang anggota Komisi III terang-terangan menyatakan bahwa dirinya menjadi pengusul revisi UU KPK bersama rekannya Risa Mariska dari PDIP, Achmad Baidowi (anggota Komisi II dari Fraksi PPP), Ibnu Multazam (anggota Komisi IV dari Fraksi PKB), Saiful Bahri Ruray (anggota Komisi III dari Fraksi Golkar), dan Teuku Taufiqulhadi (anggota Komisi III dari Fraksi NasDem). 

Sebelumnya juga diberitakan bahwa rapat untuk memutuskan RUU KPK itu hanya dihadiri 80 anggota DPR dari jumlah total 560 anggota DPR RI. (tim)

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Minggu, 13 Oktober 2019 23:15 WIB
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki wisata unik berbasis minyak dan gas bumi (Migas), tepatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.Di desa ini terdapat ratusan sumur minyak tua peninggal...
Rabu, 16 Oktober 2019 11:21 WIB
Oleh: Khariri Makmun*Fenomena semangat keberagamaan di tanah air semakin meningkat, hal itu ditandai dengan maraknya gelombang hijrah baik di kalangan artis, publik figur, maupun orang awam. Masifnya dakwah di media sosial disambut baik oleh netizen ...
Minggu, 06 Oktober 2019 22:56 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*70. Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan.Dan sungguh, Kami telah memuliakan ...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...