Tangkapan layar 'Pengajian Damai bersama KH Anwar Zahid' di akun Youtube Pemkot Madiun. Foto: Tangkapan layar Youtube Pemkot Madiun
MADIUN, BANGSAONLINE.com - Kiai Anwar Zaid, penceramah agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilunnajah di Desa Simorejo, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, sudah pernah mengingatkan Wali Kota Madiun Maidi, agar jangan sampai terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kiai Anwar atau yang akrab disapa Abah Anza itu mengingatkan Wali Kota Maidi, dalam acara ‘Pengajian Damai bersama KH Anwar Zahid’, di Pahlawan Street Center Kota Madiun pada 19 November 2025.
Dalam acara tersebut, Abah Anza mengaku diajak oleh Wali Kota Maidi untuk mengganti kiswah Ka’bah Pahlawan Religi Center. Selain itu, Kiai Anwar membuka dengan perbedaan antara politisi dengan kiai.
“Kalau saya bukan bidangnya ya. yang paham politik itu disebut politisi. Kalau dulu namanya politikus dulu, tapi karena terlalu banyak yang benar-benar jadi tikus, akhirnya diubah jadi politisi. Itu yang ahli di bidang politik. Kalau yang ahli di bidang agama biasa disebut kiai,” ucapnya dalam acara tersebut yang dikutip BANGSAONLINE.com, Rabu (21/1/2026).
Ia pun membandingkan dengan seorang kiai. Menurut dia, politisi itu boleh boleh salah namun tidak boleh kalah.
Apa bedanya kiai politisi? Beda. Kalau politisi itu boleh salah tapi enggak boleh kalah.
“Kalau kiai boleh kalah tapi enggak boleh salah. Tuh salah dikit remuk. Itu kalau kiai jadi politisi itu boleh salah tapi enggak boleh kalah,” jelasnya.
Ia pun meminta, agar pemerintah tidak jauh-jauh dari nilai-nilai agama, serta wali kota tidak jauh-jauh dari ulama dan kiai.
“Pemerintahan jangan jauh-jauh dari nilai-nilai agama. Jadi harus ada sinergitas. Alah ngerti apa ora dijak ngomonge niki? antara masjid dengan balai kota, antara masjid dengan pendopo kadipaten, harus ada sinergi antara ulama dengan umaro, antara kiai walikota supaya apa? Saling mengisi, saling melengkapi,” tuturnya.
Kiai Anwar juga sempat memuji Wali Kota Maidi terkait pemerintahan yang tertata dengan baik.
“Insyaallah Pak Walikota ini sudah berikhtiar maksimal untuk menata tata kelola pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan prinsip kullun ya'malu ala syakilatih,” tuturnya.
Ia juga meyakini bahwa di Madiun tidak ada namanya yang jual beli jabatan
“Jual beli jabatan enggak ada. Madiun no enggak ada transparan terbuka. Lha nek ada jual beli jabatan yo KPK wis kliweran no kene sliweran,” tuturnya.
“Hati-hati wakil walikota. Engko pas moro-moro Bapak nitip ini, Bapak nitip ini, Bapak, Apa nitip-nitip? Profesional enggak, kompeten? Enggak. Kalau enggak kompeten yo jangan diterima,” sambungnya.
Abah Anza menyebut, dirinya tidak ingin adanya OTT KPK terjadi. Artinya, dirinya tidak ingin adanya jual beli jabatan di Kota Madiun.
“saya loh loh saya y enggak ingin loh saya sudah kenal baik sama beliau.Saya sudah pernah tidur dua kali di rumah beliau loh. Lah terus tiba-tiba ada berita otpk walikota Madiun. Yo isin saya ngono ya ya. Aku wis tau nginep ning omahe barang ping pindo wis mangan bareng-bareng ojo sampek ngono loh,” ungkapnya.
Kini, Wali Kota Madiun, Maidi benar-benar tertangkap KPK. Ia ditangkap oleh OTT KPK pada Senin (19/1/2026), bersama dengan 14 orang lainnya.
Penangkapan tersebut, dua bulan setelah video di akun Pemkot Madiun, dengan judul “PENGAJIAN DAMAI BERSAMA KH. ANWAR ZAHID”, pada 19 November 2025.
Pada penangkapan itu, Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa ada 15 orang termasuk Maidi yang diamankan dalam kasus dugaan korupsi dana CSR dan penerimaan lain di wilayah Pemkot Madiun. (rif)
