Kantor PDAM Cabang Pamekasan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pamekasan hingga kini belum pernah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau mendapat kucuran dana miliaran rupiah.
Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2018-2019 pihak PDAM mendapat kucuran dana miliaran rupiah dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:
- Keluhkan Pelayanan PDAM Pamekasan, Warga Bersurat ke Inspektorat Jawa Timur
- PMII Pamekasan Audiensi dengan DPRD, Minta Dugaan Penggelapan Dana BUMD Diusut Tuntas
- Agoes Bahtiar Purna Tugas, Sigit Priyono Nahkodai Perumdam Tirta Jaya Pamekasan
- Kecewa dengan Layanan PDAM Pamekasan, Ratusan Pelanggan Demo Tuntut Perbaikan Pelayanan
"Penyertaan modal di PDAM itu hanya semacam dana pinjaman yang nanti ketika sudah dikelola bisa diganti. Kalau tidak salah besaran anggaran 2018-2019 itu kurang lebih Rp 3 miliar," kata Harun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (06/08/19).
"Dari anggaran yang besar itu, PDAM seharusnya sudah dapat menyumbang pada PAD. Namun selama ini PDAM belum bisa menyumbang pada PAD Kabupaten Pamekasan. Jadi pemasukan dari PDAM pada PAD sampai saat ini masih kosong," cetusnya.
Bahkan ia mengungkapkan, PDAM Kabupaten Pamekasan selama ini menjadi instansi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
Pihaknya berharap pihak PDAM dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik agar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan. "Harapan kami cuma realisasi dari pada program tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Bupati Pamekasan," ujar Harun.
Sahrul, Plt BKD membenarkan bahwa PAD dari laba PDAM tahun ini tidak ada. "Juga pada tahun sebelumnya juga gak tidak ada mas," tandasnya kepada BANGSAOLINE.com.
Menurutnya, selama cakupan layanan PDAM belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk Pamekasan, maka PDAM tidak diwajibkan untuk setor PAD. (err/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
