Menko Pangan Zulkifli Hasan (empat dari kanan), bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (dua dari kanan), dan pihak terkait saat Rakor Penylenggara MBG di Jatim. (Ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mengapresiasi capaian Jatim sebagai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak sekaligus paling banyak memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Apresiasi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Jatim, Kamis (19/2/2026).
“Alhamdulillah, Jawa Timur sudah termasuk yang terbaik dan terbanyak, juga sudah memenuhi SLHS juga perbanyak, ya,” kata Zulhas, sapaan akrab Menko Pangan.
Menurutnya, keberhasilan program MBG melibatkan 17 kementerian serta dukungan penuh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh pihak diminta mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal.
“Seluruh pemerintah daerah, ada tujuh belas kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksana utama BGN yaitu Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Dalam Rakor tersebut juga dilakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Perpres tersebut menegaskan kewajiban seluruh pemerintah daerah dan kementerian untuk terlibat aktif dalam mendukung program MBG.
“Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat. Karena dalam Perpres itu jelas semua pemerintah daerah dan kementerian wajib mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya penguatan kualitas dalam pelaksanaan program.
Menurut Emil, SLHS menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
“Di sini makanya SLHS salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kualitas agar anak-anak didik penerima manfaat bisa mendapatkan makanan yang baik,” ujar Emil.
Ia menambahkan, metode dan teknik pengawasan kualitas terus dimantapkan seiring evaluasi dari berbagai kasus sebelumnya, sehingga pelaksanaan program semakin terstandar dan akuntabel.
Pemprov Jatim menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat realisasi program hingga mencapai 100 persen penerima manfaat. Dalam dua bulan pertama 2026, progres implementasi MBG di Jatim telah mencapai hampir 90 persen, menjadikannya salah satu provinsi dengan pelaksanaan tercepat secara nasional.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala BGN Dadan Hindayana, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. (dev/msn)
