Farid Misbah, Ketua Fraksi Gabungan DPRD Pasuruan Kota.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 Pemkot Pasuruan dengan agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi berlangsung cukup panas, Selasa (9/7). Beberapa fraksi menyoroti soal kurang maksimalnya Wakil Wali Kota dalam pengelolaan keuangan di tahun ketiga. Sebab, imbas tak maksimalnya pengelolaan keuangan tersebut berdampak pada tingginya Silpa yang mencapai miliaran rupiah.
Seperti yang disampaikan oleh Farid Misbah Ketua Fraksi Gabungan DPRD Pasuruan Kota. Ia menilai tata kelola dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemkot Pasuruan masih lemah. Terbukti anggaran yang tidak bisa diserap mencapai miliaran rupiah.
"Setelah dicermati secara seksama, membuat fraksi kami sangat terkejut. Ini prestasi bersejarah di kota Pasuruan di mana Silpa di Pertanggungjawaban APBD tahun 2018 sebesar 216 miliar lebih” jelas Farid.
Farid menggambarkan besarnya Silpa adalah bentuk kegagalan Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerah yang secara langsung berdampak pada tidak terwujudnya program yang berkaitan dengan kesejahtaraan masyarakat.
"Fraksi kita sangat memahami dinamika yang begitu luar biasa yang telah terjadi saat-saat kemarin. Namun hal di atas tidak bisa secara mutlak dapat dijadikan alasan pembenaran atas tingginya Silpa kita," paparnya.
Kritikan juga dilontarkan soal rendahnya etos kerja ASN dalam mengoptimalkan serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan yang merupakan penjabaran dari visi-misi yang tertuang dalam RPJMD2016–2021.
"Fraksi kami melihat semakin sedikit jumlah ASN, utamanya kepala OPD yang visioner. Selain dari etos kerja yang semakin menurun. Koordinasi di tingkat OPD yang seharusnya bisa berjalan dengan bagus tidak kita lihat. Ada kesan OPD berjalan sendiri-sendiri dan tidak mau repot kerja, selain pekerjaan-pekerjaan rutin. Fraksi kami juga bisa menyimpulkan melihat kondisi hari ini," cetusnya.
"Sehebat-hebatnya seorang Kepala Daerah, apakah dia Doktor atau Profesor sekalipun, tidak akan berhasil melaksanakan pekerjaannya kalau tidak didukung penuh oleh perangkat OPD di bawahnya,“ Kata Farid.
Tak hanya soal tingginya Silpa dan etos kerja, fraksi Gabungan juga mempertanyakansoal progres JLU, juga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BadanPemeriksaan keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2018 yang hasilnya menurun dari opini WTP jadi WDP (wajar dengan pengecualian). (ard/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
