Lima Calon Menteri Bermasalah, KPK Diminta Ungkap ke Publik

JAKARTA(BangsaOnline) Gara-gara banyak calon menteri yang bermasalah – terutama potensial jadi tersangka korupsi – Presiden Joko Widodo batal mengumumkan susunan kabinet kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejumlah nama calon menteridengan ditandai merah. Akibatnya, Jokowi – panggilan presiden terpilih itu – membongkar susunan kabinetnya lagi.

Seperti diberitakan, Jokowi menyerahkan 43 calon menteri ke KPK. Kemudian KPK membuat katagorisasi, diantaranya warna merah yangberarti punya masalah alias tersangkut kasus.

Menurut catatan Komisi Indonesia Corruption Watch (ICW), dari daftar calon menteri yang sudah beredar, ICW menyatakan ada lima nama yang bermasalah. "Ada lima menteri yang bermasalah dan belum bisa kami sebutkan,"kata Koordinator ICW Ade Irawan di kantor KontraS, Jalan Borobudur Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).

Alasan ICW enggan membeberkan nama-nama calon menteri tersebut karena tak ingin kondisinya semakin tidak karuan. "Soal mana yang merah dan yang kuning, tanya KPK saja," katanya.

ICW mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta KPK untuk menyelidiki rekam jejak calon menteri yang akan duduk di kabinetnya.

Meski demikian, ia mengingatkan Jokowi jangan berhenti di KPK saja. Jokowi perlu ingat, ada lembaga lain yang juga harus dilibatkan seperti Ditjen Pajak dan Komnas HAM.

"Jokowi jangan setengah-setengah, yang dilihat dari menteri bukan terkait dengan integritas, soal HAM dan sebagainya, perlu dipertimbangkan segala sesuatunya," kata Ade.

Ade mengatakan Jokowi harus menjalankan rekomendasi KPK terkait daftar nama menteri yang memiliki rapor merah atau kuning. Hal ini, lanjut Ade, wajib dijalankan karena bukan sekadar formalitas saja.

"Kalau rekomendasi KPK dalam bahasa agama harus sunah atau wajib, kami inginnya wajib," tegas Ade.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar memutuskan tidak bergabung dalam kabinet Jokowi. Ia berceloteh di jejaring sosial Twitter. Melalui akun @cakiminpkb dan @MuhaiminIskndr, pria yang akrab disapa Cak Imin ini memilih tidak menjadi menteri dalam jajaran kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo.

"Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi Ketua Umum PKB, krna memang lebih baik tdk merangkap dg jabatan menteri.. Mohon dukungan," cuit Cak Imin di Twitter, Selasa, 21 Oktober 2014.

Nama Cak Imin santer disebut sebagai salah satu calon menteri yang dipilih Jokowi dari jalur partai politik. Dari 43 menteri yang diseleksi Jokowi, Cak Imin disebut-sebut akan menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain Cak Imin, beberapa politikus PKB juga dikabarkan masuk dalam bursa kabinet Jokowi. Dua nama yang disebut-sebut yakni Marwan Ja'far dan Rusdi Kirana.

Pengganti Cak Imin kabarnya adalah Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Pria kelahiran Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, ini kabarnya telah diajukan Cak Imin untuk jadi menteri dari PKB.

Belum jelas benar posisi yang akan diberikan untuk alumnus Undip itu. Namun sebelumnya Cak Imin santer disebut akan menjadi Menko Kesra. Namun bisa juga Karding menggantikan Cak Imin di posisi Menakertrans. Sebab, dia pernah menjadi aktivis pembela hak-hak buruh di Jawa Tengah.

Mantan Sekjen PKB Imam Nahrawi mengaku kaget Cak Imin tak minat lagi jadi menteri. Dia mengibaratkan, seperti pasangan yang sudah jodoh, tapi tak disetujui oleh salah satu anggota keluarga.

"Sama halnya sudah dianggap jodoh tapi ada pihak keluarga gak setuju, sudah ada KUA sudah dateng, tapi enggak jadi," ujar Imam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).

Imam protes jika hanya karena rangkap jabatan kemudian Cak Imin dianggap tak layak jadi menteri. Menurut dia, saat Cak Imin jadi menteri dan ketua umum, suara partai melejit.

Meskipun tidak secara eksplisit, Imam melihat adanya upaya penjegalan terhadap Cak Imin bisa menjadi menteri. Padahal, kata dia, PKB sudah menyerahkan 10 nama calon menteri untuk menjadi bahan pertimbangan Jokowi.

"Awalnya 10 dulunya, tapi kita kan presiden kita kan prerogatif di presiden. Termasuk dengan cara apapun jegal seseorang untuk mengganggu itu hak presiden," cetus dia.

Imam pun akan mempertanyakan kepada Cak Imin mengapa tak lagi berniat jadi menteri. Dia berencana bertemu dengan Cak Imin.

"Saya saja belum ketemu sampai sekarang, saya mau tanya-tanya walaupun beliau ketum saya, dan kita tunggu perintahnya apa," pungkasnya.

Dari partai lain, nama yang muncul adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo, Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani.

Adapun komposisi nama yang diajukan Partai NasDem dan Partai Hati Nurani Rakyat masih berubah-ubah karena ada beberapa nama yang tidak disetujui Jokowi. Untuk NasDem, nama yang diajukan antara lain Patrice Rio Capella, Ferry Mursyidan Baldan, dan Siti Nurbaya. Sedangkan nama yang diajukan Hanura adalah Yudi Chrisnandi.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap KPK membuka siapa saja calon menteri Kabinet Indonesia Hebat yang terkena katagorisasi, tidak direkomendasikan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Tujuannya, agar tidak terjadi politisasi, penjegalan, dan pembunuhan karakter terhadap calon tertentu, terutama calon-calon yang tidak disukai pihak tertentu di KPK.

"IPW mendesak agar KPK menjelaskan proses dan mekanisme penilaiannya serta siapa saja pihak yang terlibat, sehingga KPK bisa menentukan katagorisasi terhadap para calon menteri Jokowi, terutama dari unsur Polri," ujar Neta, Selasa (21/10/2014). (tmp/dtc/mdk)