JEMBER, BANGSAONLINE.com – Puluhan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) menggelar aksi unjuk rasa di bundaran dan depan gedung DPRD Jember, Selasa (28/5). Dalam aksinya, mereka menyoroti kondisi dan iklim demokrasi pasca pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 kemarin, yang dinilai tidak sehat.
Para peserta aksi yang menamakan dirinya sebagai Persatuan Aktivis Jember ini menilai pemerintah kurang perhatian terhadap persoalan pasca pemilu. “Kondisi demokrasi yang tidak sehat dapat dilihat dari beberapa kejadian dewasa ini. Di antaranya sikap pemerintah yang acuh atas meninggalnya ratusan petugas KPPS, penutupan akses media sosial, dan tindak represif aparat pada aksi digedung Bawaslu RI,” kata Ketua IMM Jember Andi Saputra di sela aksinya.
Khusus penutupan beberapa fitur media social, menurut Andi, hal tersebut bukan langkah yang seharusnya diambil. “Meskipun pemerintah berdalih untuk mengantisipasi penyebaran konten hoaks. Alih-alih mengantisipasi hoaks, justru pembatasan yang ada bertentangan dengan pasal 28 F UUD NRI 1945 dan mematikan mata pencaharian online shop yang memanfaatkan media sosial,” jelasnya.
Oleh karena itu, Persatuan Aktivis Jember mengecam keras kebijakan Menkopolhukan Wiranto dan Menkominfo Rudiantara, yang menutup akses media sosial selama 3 hari kemarin. “Kami juga minta Mahkamah Kontitusi (MK) netral dalam memutus sengketa hasil Pilpres, dan mendesak pemerintah membentuk tim pencari fakta atas kematian KPPS. Serta menjamin pendidikan kepada anak-anak korban,” tegasnya menyampaikan tuntutan
Di akhir orasinya, Andi menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya tanpa ada afiliasi politik ke paslon presiden 01 ataupun 02. “Aksi kami murni untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (jbr1/yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
