Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf dan Ketua DPRD M. Sudiono Fauzan saat menerima penghargaan opini WTP yang diserahkan oleh Harry Purwaka, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
"Alhamdulillah, Kabupaten Pasuruan kembali mempertahankan prestasi WTP 6 kali berturut-turut. Dari catatan memang BPK RI merekomendasi beberapa catatan yang harus dilakukan perbaikan admistrasi pan pengawasan," jelas politikus asal PKB ini.
Ia menjelaskan, catatan tersebut tersebar di beberapa OPD tertentu. Penggunaan Dana Desa juga perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendaliannya. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan penyaluran dana dan output sesuai dengan ketentuan yang benar.
Ketika ditanya, OPD mana saja yang perlu dilakukan perbaikan, pria yang akrab di panggil mas Dion ini enggan untuk memberikan rincian. Ia mengatakan bahwa yang berwenang untuk menjawab soal itu adalah eksekutif. "Soal itu tanyakan pada bapak Bupati, beliau yang berhak menjawab. Kalau saya kurang etis," jawabnya singkat.
Secara kelembagaan, pihak DPRD merespons rekomendasi BPK RI tersebut di dalam sidang paripurna Pembahasan Raperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2018. Dewan akan menyusun jadwal pelaksanaan dalam rapat pimpinan, dengan rencana digelar setelah lebaran nanti atau bulan Juni. "Kita masih menunggu surat pemberitahuan dari pihak Pemkab dulu," jelasnya.
Sekadar informasi, Kabupaten Pasuruan menorehkan prastasi dengan mempertahankan WTP sebanyak 6 kali sejak Bupati Irsyad menjadi Bupati Pasuruan. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
