Serahkan Bantuan BSPS, Anggota DPR RI Bambang Haryo Malah Disambati Masalah Pertanian

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Maunya serahkan bantuan bedah rumah, malah disambati masalah pertanian. Itulah yang dialami anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono bersama Kementerian PUPR saat menyerahkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Balai Desa Bakung Pringgondani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Rabu (10/4).

Dalam penyerahan bantuan bedah rumah itu, anggota DPR RI yang dikenal sangat vokal ini justru disambati warga soal pertanian. Di antaranya masalah pupuk langka, bantuan traktor, bantuan mesin pompa, mesin pemotong, serta soal masalah pengairan. Rencananya, keluhan itu akan dibahas bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Hal ini agar para petani bisa survive.

"Kami setiap pembibitan pakai pompa. Makanya kami minta bantuan program ketersediaan air. Karena mengandalkan air Sungai Rolaq, kalau dibuka sawah terairi, tapi kalau dibuka di musim hujan kerap memicu banjir di kawasan Sidoarjo. Apalagi tenaga petani kurang dan listrik mahal karena kami sering pakai pompa air," kata salah seorang petani setempat saat menyampaikan keluhannya.

Hal yang sama disampaikan warga lainnya, Agus Susilo. Menurutnya, Desa Bakung Pringgondani airnya tercemar industri. Selayaknya mendapatkan pasokan air bersih.

"Nanti akan kami sampaikan sampel airnya yang diduga warga tercemar itu agar segera ditindaklanjuti. Karena kami sangat dekat industri," terangnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menegaskan jika dari 80 unit rumah yang dibedah di program BSPS rata-rata mendapatkan bantuan Rp 15 juta per rumah. Namun karena ada banyak keluhan warga, maka akan ditindaklanjuti. Misalnya soal dugaan limbah air maka sampel airnya bakal segera dimasukkan laboratorium ITS Surabaya untuk memastikan tingkat pencaran dan kandungan airnya.

Soal bantuan alat pertanian dan pengairan pertanian, bakal dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. "Termasuk soal Dana Desa yang banyak tidak mencapai Rp 1 miliar. Tapi akan diperjuangan. Karena tahun pertama mulai Rp 380 juta per desa. Bahkan sampai tahun ketiga masih di bawah Rp 500 juta dan tahun keempat dan kelima masih banyak yang dapat Rp 800 juta di Sidoarjo. Semua tetap kami perjuangankan," pungkasnya. (cat/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News