Kasi KB DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya Gita Putra Heru Yudianto. foto: YUDI ARIANTO/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mengawali kegiatan di awal tahun 2019 ini, DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Surabaya memilih di bulan Februari. Pertimbangannya, pada Januari kemarin banyak hari liburnya, maka DP5A mengundang koordinator Kampung KB pada tanggal 7 Februari lalu.
"Di bulan ini, DP5A mengalokasikan waktu pada tanggal 7-22 untuk melaksanakannya. Kegiatan Kampung KB itu ada lima jenis, yakni KKBPK, Pokja Kampung KB, Muskel (Musyawarah Kelurahan), Miniloka (Mini Lokakarya), dan Tribina," jelas Kepala DP5A Kota Surabaya Chandra Oratmangun melalui Kasi KB Gita Putra Heru Yudianto, Kamis (21/2).
BACA JUGA:
- Lantik 2.086 PPPK, Wali Kota Surabaya Imbau Maksimalkan Tugas Kepada Masyarakat
- Antisipasi Lonjakan Pendatang Baru, Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan
- Digitalisasi Informasi Inklusif dan Ramah Disabilitas: Pemilu Berkeadilan di Surabaya
- Antisipasi Cuaca Ekstrem, BPBD Surabaya Tambah Pos Pantau Bencana di Perbatasan Kota
Dengan sistem bottom-up, DP5A Kota Surabaya lalu melakukan penjadwalan kegiatan seperti itu (7-22 Februari). Tentunya, penjadwalan kegiatan tersebut berdasarkan rekapitulasi dari hasil usulan program kampung KB setempat melalui masing-masing koordinator PKB.
"Kita siapkan penganggarannya, tenaga monevnya (monitoring dan evaluasi), narasumbernya dan lain-lain. Seperti hari ini (Kamis), kita bergerak di 16 titik (kecamatan)," tandasnya.
Heru, sapaan Kasi KB melanjutkan, saat ini kegiatan yang digelar berupa program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Muskel, dan Pokja Kampung KB yang dilaksanakan di 31 kecamatan dan 32 kampung KB (satu kecamatan ada dua kampung KB, yakni Kecamatan Semampir).
Ia menjelaskan, di miniloka targetnya digunakan untuk menyusun renja (rencana kerja) diharapkan punya pedoman apa yang harus dilakukan tiap bulannya. Penyusunan renja tersebut sifatnya partisipatif dengan melibatkan semua unsur di kelompok itu.
"Biasanya kita desain dengan FGD (focuss group discussion). Setelah itu hasilnya dikelompokkan ke dalam pokja. Ada pokja kependudukan, pokja KB, pokja ketahanan keluarga, serta pokja sektor lainnya," jelas Heru.
Setelah dikumpulkan menjadi satu, masing-masing pokja mengusulkan program kerjanya. Karena jumlahnya banyak, tidak semua usulan program disetujui, tapi memakai skala prioritas. Implementasi dari hal itu semua yakni ke program Tribina yang membina kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
"Masuk kegiatan yang ketiga yakni program KKBPK, yakni melakukan pembinaan kepada IMP (institusi masyarakat perkotaan). IMP adalah kader KB yang ada di tingkat RW. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pencapaian program KB," ucapnya.
