Kamis, 17 Oktober 2019 23:40

Seragam Batik Baru di Jombang Diduga Sarat Monopoli

Senin, 29 September 2014 21:20 WIB
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: adi susanto

JOMBANG (bangsaonline)

Kebijakan penyediaan seragam 'batik khas Jombang' bagi guru dan siswa sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang memicu kontroversi. Situasi ini menambah catatan dan kritik pedas bagi penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jombang dibawah kendali Bupati - Wakil Bupati, Nyono Suharli Wihandoko - Hj. Munjidah Wahab.

Munculnya kontroversi tentang seragam batik bagi guru dan siswa, salah satunya dari ketentuan yang diberlakukan. Model seragam antar sekolah dalam satu jenjang pendidikan diberlakukan tanpa ada perbedaan sama sekali. Model seragam, mulai dari jenis, motif, hingga warna kain sama persis, sehingga menghilangkan ciri dari masing-masing sekolah.

Pro kontra sendiri muncul dari kalangan kepala sekolah (kasek), dengan menyebut jika kebijakan seragam sekolah itu menabrak aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber Harian Bangsa mengatakan, saat ini seragam dengan paduan warna kuning dan hijau itu sudah mulai datang ke sekolah dari konveksi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

"Bagaimana tidak kaget, tiba-tiba datang kain seragam baru yang ternyata sama dengan sekolah lain," ungkap salah satu Kepala Sekolah. Padahal menurut dia, sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, seragam menyesuaikan dengan ciri khas satuan pendidikan masing-masing.

Ia menjelaskan, aturan itu dikeluarkan karena muncul persoalan mengenai penggunaan seragam di beberapa daerah. "Dalam aturan jenis seragam dibagi tiga, yaitu seragam nasional, seragam sekolah, dan seragam kepramukaan," tambahnya. Warna pada seragam nasional yang dimaksud, kata sumber menyesuaikan dengan jenjang pendidikan. "Putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, dan putih abu-abu untuk SMA, dan ini sudah sangat jelas dipahami semua kalangan," imbuhnya.

Sedangkan, untuk seragam khas sekolah, lanjut sumber, pengertiannya sudah dijelaskan dalam aturan melalui bab ketentuan umum. "Dalam aturan sangat tertulis jelas, jika seragam khas sekolah adalah pakaian yang bercirikan karakteristik dan dikenakan peserta didik pada hari tertentu," lanjutnya.

Seragam sekolah juga dipakai dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya. Mulai dari jenis kain, motif, hingga model seragam, diatur dengan menyesuaikan karakteristik dan ciri khas sekolah masing-masing. Adanya penyeragaman batik sekolah, kata Sumber, secara otomatis akan menyamakan karakteristik semua sekolah.

Proses penyediaan seragam yang disebut-sebut sebagai batik khas Jombang tersebut juga sarat praktek monopoli. Himbauan agar guru dan siswa memakai batik jombangan sebagai bagian dari seragam sekolah bagi siswa dan seragam mengajar bagi guru, diikuti dengan dorongan untuk membeli pada salah satu pengusaha konveksi.

Salah satu guru yang menjadi sumber Koran ini mengungkapkan, surat tentang seragam batik khas jombang dalam redaksinya tidak berisi intruksi atau perintah dari pejabat di lingkungan Pemkab Jombang. Namun, pada bagian surat, terlampir surat penawaran untuk membeli seragam pada salah satu perusahaan konveksi yang beralamat di Kertosono Kabupaten Nganjuk.

"Isinya himbauan agar membeli dan menggunakan seragam batik Jombang pada waktu atau hari-hari tertentu dan ada lampiran surat penawaran dari perusahan asal Kertosono. Kami membeli bersama-sama, dikoordinir," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jombang, Muntholip, saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirimkan ke nomor pribadinya juga tidak berbalas.

Kontroversi kebijakan penyediaan seragam batik khas Jombang yang terjadi dalam satu bulan terakhir, menambah deretan masalah yang sedang melanda Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebelumnya, isu tidak sedap menghiasi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dalam satu tahun usia kepemimpinan Bupati - Wakil Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko - Hj. Munjidah Wahab.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang dikabarkan bermasalah dengan berbagai kasus, seperti dugaan kasus gratifikasi, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dir. Intel Polda Jatim beberapa waktu lalu ke Jombang guna melakukan penyelidikan di RSUD dan Dinas Bina Marga Jombang. Kalangan LSM bahkan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Jombang.

Bandeng Jelak Khas Kota Pasuruan yang Tinggi Protein, Yuk Makan Ikan!
Minggu, 28 April 2019 01:01 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kali ini Shania Indira Putri, Duta Gemarikan Kota Pasuruan, melihat lebih dekat bagaimana proses pemanenan ikan Bandeng Jelak khas Kota Pasuruan. Sekali panen, ikan ini air tawar ini bisa menghasilkan 600 hingga 120...
Minggu, 13 Oktober 2019 23:15 WIB
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur memiliki wisata unik berbasis minyak dan gas bumi (Migas), tepatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.Di desa ini terdapat ratusan sumur minyak tua peninggal...
Rabu, 16 Oktober 2019 11:21 WIB
Oleh: Khariri Makmun*Fenomena semangat keberagamaan di tanah air semakin meningkat, hal itu ditandai dengan maraknya gelombang hijrah baik di kalangan artis, publik figur, maupun orang awam. Masifnya dakwah di media sosial disambut baik oleh netizen ...
Minggu, 06 Oktober 2019 22:56 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*70. Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan.Dan sungguh, Kami telah memuliakan ...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...