Hadiri Konfercab PCNU Bangil, Ketua DPRD Ingatkan Soal Sinergitas

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangil, menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) atau reformasi pemimpin. Konfercab itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM. Sudiono Fauzan. Ia turut menyumbang saran, agar ke depan PCNU bersinergi dengan pemerintah daerah. 

"Program yang sudah diakses pemerintah, NU harus mensuport kepada masyarakat. Dan itu harus ada sinergi antara pengurus yang dengan Pemda," kata Dion, sapaan Sudiono Fauzan kepada BANGSAONLINE.com di lokasi Konfercab, tepatnya di Desa Banggle, Beji, Kab. Pasuruan atau PP. Nurus Sobach, Minggu (6/1).

Dion juga menyarankan kepada pengurus baru supaya kantor baru PCNU di Sidowayah, Beji, ditempati, guna membangun program yang harus dikembangkan untuk kemajuan NU Bangil ke depannya. Ia beralasan, kantor PCNU yang ada di Kota Bangil tersebut sudah tidak memenuhi kapasitas. Di samping menurutnya halamannya sempit, fasilitasnya campur dengan kampus, dan fasilitas kantornya juga kecil.

"Kemudian yang harus dikembangkan lagi yakni Perguruan Tinggi. Satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Bangil dan afiliasinya dengan NU adalah Staipana (Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Warna). Jika perguruan tersebut berkembang, pastinya NU tidak akan krisis generasi," sarannya.

Menurutnya, NU harus punya peranan moral dalam membina para pemuda yang tidak sepadan dengan lingkungan sekitar. Misal, wilayah Bangil masih rawan pemuda yang suka narkoba, anak jalanan, dan yang lebih penting yakni pergaulan bebas di luar status ikatan suami istri (seks bebas).

Sementara H. Najib Syafi'i sebagai Ketua PCNU Bangil berharap dukungan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan program tersebut. "Bagaimana pun tugas pembinaan moral kawula muda seperti anak jalanan, pecandu narkoba, dan pergaulan bebas itu butuh tenaga dari Dinas Sosial untuk fasilitas pembinaan," tegasnya.

"Bagaimana pun, NU ini adalah organisasi sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tetapi NU tidak bisa serta merta bertindak sendirian untuk mengamankan kondusivitas tersebut. Jika kondusivitas yang bertentangan dengan agama tersebut tidak diperhatikan maka, dan dosa semuanya kita. Bupatinya dosa, DPRD-nya dosa, Kiainya juga dosa," pungkasnya. (afa/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News