Tak Dihadiri Bupati dan Wabup, Paripurna DPRD Nganjuk Diwarnai Walkout Dua Fraksi

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Peyampaian Raperda tentang APBD dan nota keuangan Tahun Anggaran 2019 yang rencananya disampaikan oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diwarnai dengan walkout dua fraksi, Selasa (28/11) kemarin.

Pasalnya, rapat paripurna yang diagendakan mulai pukul 19.00 WIB itu molor hingga tiga jam tanpa dihadiri bupati dan wakilnya. Bupati hanya mendelegasikan sekretaris daerah Agus Subagyo.

Ketidakhadiran pimpinan daerah dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II Ulum Bastomi itu mebuat anggota sidang menyampaikan interupsi. Mereka menilai rapat tersebut tidak sah tanpa kehadiran bupati maupun wakil bupati.

Anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Nganjuk Tatit Heru Cahyono pada interupsinya mengaku kecewa dengan etika bupati yang tidak menghadiri sidang. "Seakan (Bupati, red) tidak menganggap penting Raperda RAPBD 2019 yang waktunya sangat mepet. Saya hanya mengikuti aturan. Jika rapat tetap dilanjutkan, maka fraksi PDIP akan meninggalkan ruangan," tegas Tatit.

Hal tersebut juga dilontarkan Ketua Fraksi PDIP Maryanto. Ia mengingatkan kepada bupati agar bisa memberikan contoh yang baik, bisa menilai mana yang harus diutamakan dan sifatnya sangat penting.

"Hanya karena agenda Sambang Deso di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, meninggalkan agenda yang telah direncakan dan sifatnya sangat penting berkaitan Raperda tahun anggaran 2019. Saya akan keluar ruangan bersama anggota Fraksi PDIP jika dilanjutkan tanpa hadirnya bupati," tandas Maryanto.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar Karyo. Ia juga mengancam walkout apabila rapat dilanjutkan tanpa kehadiran bupati maupun wakil. "Secara etika hal ini tidak perlu terjadi, apalagi RAPBD yang akan dibahas di DPRD untuk kepentingan hajat hidup orang banyak di tahun anggaran 2019," paparnya.

Meski ada dua fraksi walkout, rapat tetap dilanjutkan oleh pimpinan rapat Ulum Bastomi yang didampingi Ketua DPRD Puji Santuao, dan Wakil Ketua I DPRD Jianto.

Ulum membenarkan jika rapat tersebut tidak dihadiri bupati. Dirinya juga menyayangkan kejadian ini agar tidak sampai terulang. "Saya apresiasi atas usulan dan masukan dari fraksi, dan harapan ke depan antara eksekutif dan legeslatif berjalan harmonis," imbuh Ulum. (bam/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News