Cotta Sembiring, Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS kantor pusat (kiri) bersama Agus Supriyanto (tengah) dan Dadang Setiawan (kanan).
Ia khawatir jika suatu saat terjadi musibah yang tidak diinginkan hingga berujung pada kematian, akan terjadi polemik. Pasalnya, satu sisi ada karyawan yang mendapatkan bantuan karena tercover BPJS, sedangkan lainnya belum.
"Nah, dari sini bisa memunculkan opini diskriminasi. Selain itu kita sebagai lembaga yang ditunjuk berarti kurang maksimal melakukan sosialisasi. Maka dari itu saya berharap program ini dijadikan langkah strategis untuk menjamin kenyamanan dalam bekerja di desa," tuturnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Bojonegoro Agus Supriyanto juga memendorong semua pekerja baik formal maupun informal di Bojonegoro mengikuti program BPJS. Kata dia, karena manfaatnya sudah jelas.
"Yang penting keikutsertaan BPJS ini tidak mengikuti arahan undang-undang, tetapi ikut BPJS untuk perlindungan diri sendiri. BPJS dengan kami sanggup terus melakukan sosialisasi ke desa-desa. Kami diundang tanpa surat saja datang kok," ucapnya.
Senada diungkapkan Dadang Setiawan, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, sosialisasi kepada BUMDes maupun para pekerja informal lainnya akan terus dilakukan ke depannya.
"Jadi kami bersama dinas PMD, Disnaker maupun instansi lainnya akan terus bekerja sama melakukan sosialisasi program ini. Bahkan jika ada desa yang ingin mengundang, kami selalu siap," katanya menambahkan. (nur/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
