Selasa, 25 Juni 2019 21:55

Tahun Depan, Honorer di Pemkab Jombang akan Terima SK Pengangkatan

Kamis, 08 November 2018 00:01 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Rony Suhartomo
Tahun Depan, Honorer di Pemkab Jombang akan Terima SK Pengangkatan

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Mulai tahun depan, Pemkab Jombang bakal mengeluarkan SK (surat keputusan) pengangkatan kepada ratusan pegawai honorer di lingkup Pemkab setempat.

Janji tersebut merupakan hasil dari audiensi yang digelar Polres Jombang dan Forkopimda, yang menghadirkan sejumlah perwakilan dari tenaga honorer, baik K2 maupun Non K di ruang lobi Polres setempat, Rabu (07/11/18).

Walhasil, keputusan itu langsung membuat para perwakilan pegawai honorer lega. Sebab, apa yang menjadi harapan mereka setidaknya bisa sedikit terjawab dan terpenuhi.

Ketua Forum Honorer Jombang, Ipung Kurniawan mengatakan, SK pengangakatan Bupati ini memilik pengaruh besar bagi nasib honorer, utamanya para guru. Sebab, SK tersebut merupakan salah satu dasar untuk mengikuti sertifikasi.

“Kami juga meminta Pemkab Jombang juga membuat payung hukum untuk seluruh tenaga honorer. Baik yang masuk kategori 2 maupun non Kategori. Payung hukum itu di antaranya menyangkut besaran gaji yang minimal sesuai UMK maupun status kami melalui SK Bupati ini,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jombang, Muntholib menjelaskan, sebenarnya para pegawai honorer ini pun sebelumnya sudah memiliki SK. Hanya saja, SK tersebut diterbitkan oleh Dinas maupun masing-masing Kepala Sekolah serta Kepala Puskesmas, bagi honorer di lingkup Dinas Kesehatan. Dia pun tak menampik, bahwa SK tersebut masih memiliki banyak kekurangan.

“Jadi benar SK yang saat ini ditanda tangani Kepala Dinas, utamanya untuk Dinas Pendidikan ini tata nama atau nomenklaturnya masih berbunyi SK penetapan, bukan SK pengangkatan. Jadi tidak memenuhi untuk syarat untuk sertifikasi. Mulai 1 Januari 2019 nanti akan kami rubah jadi pengangkatan, sesuai syarat untuk ikut sertifikasi. Kalau soal SK yang mengeluarkan Dinas itu tidak jadi masalah,” jelasnya.

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto, selaku mediator, mengatakan, hal yang sama juga untuk para pegawai honorer yang bekerja di lingkup Dinas Kesehatan, seperti di Puskesmas. Ke depan, sesuai hasil mediasi ini, Pemkab Jombang masih membahas soal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Sebab sesuai Permenkes yang baru, para honorer di Puskesmas ini tidak bisa memperoleh jasa pelayanan. Kalau BLUD kan nanti Puskesmas bisa mengatur keuangan sendiri, sehingga honorer bisa terakomodir,” pungkas Kapolres. (ony/rev)

Senin, 24 Juni 2019 12:08 WIB
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Novita Hardiny, istri dari Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin menegaskan kebersihan di kawasan wisata merupakan hal yang harus dijaga, baik oleh pemerintah, masyarakat, termasuk pengunjung wisata itu sendiri.Perny...
Jumat, 31 Mei 2019 21:16 WIB
Penulis: Nabrisi Rohid*Tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan lebih dari setahun. Pada 21 Mei 2019 dini hari, KPU telah menetapkan pemenang dalam Pemilu tahun ini. Setelah itu, muncullah berbagai gerakan untuk menolak hasil Pemilu. Gerakan tersebut dikem...
Sabtu, 22 Juni 2019 17:29 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag54. Rabbukum a’lamu bikum in yasya' yarhamkum aw in yasya' yu’adzdzibkum wamaa arsalnaaka ‘alayhim wakiilaanTuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepad...
Sabtu, 22 Juni 2019 13:55 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<...