DPRD Jombang saat hearing dengan ratusan honorer K-2, Senin (21/11). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Ratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (21/11) siang. Mereka menuntut Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menertibkan Surat Keputusan (SK) terkait status tenaga/pegawai honorer sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah.
Tuntutan mereka disampaikan kepada anggota DPRD dalam forum hearing di ruang paripurna. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang Minardi bersama Ketua Komisi A Cakup Ismono, Ketua Komisi D Mulyani Puspita Dewi serta Kabid kepegawaian Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Jombang Supriyadi hadir menemui ratusan honorer K-2.
"Kami menuntut agar Bupati Jombang menerbitkan SK untuk honorer K2 menjadi pegawai tetap Non-PNS atau pegawai tetap daerah," kata Ipung Kurniawan, Koordinator FHK2I Jombang.
Menurut Ipung, penetapan para honorer yang bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan serta lainnya, sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah, dalam SK Bupati merupakan solusi alternatif di tengah situasi ketidakjelasan nasib para honorer.
Dikatakan, SK tersebut diperlukan untuk mengamankan database honorer yang berpotensi dimainkan oleh kalangan tertentu dan mengalami perubahan sebelum ada penetapan dari Kepala Daerah.
Sejak tahun 2005, berdasarkan PP 48 thn 2005, Pemerintah Pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut pegawai honorer. Praktis setelah itu tidak ada lagi istilah rekruitmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah maupun instansi di bawahnya.
Sementara pada sisi lain, para honorer yang diangkat oleh lembaga maupun oleh Dinas, terutama guru dan tenaga medis yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih dipekerjakan.
Kekhawatiran utama para honorer K2, tandas Ipung, adanya penyusupan data honorer yang diangkat setelah tahun 2005 ke dalam database honorer K2. "Tujuannya untuk mengamankan database honorer K2 dan untuk membedakan honorer K2 dengan yang non kategori," beber Ipung.
