Jumat, 15 November 2019 22:14

Hearing dengan DPRD Jombang, Honorer K-2 Tuntut Bupati Keluarkan SK Pegawai Tetap

Selasa, 22 November 2016 12:44 WIB
Wartawan: Romza
Hearing dengan DPRD Jombang, Honorer K-2 Tuntut Bupati Keluarkan SK Pegawai Tetap
DPRD Jombang saat hearing dengan ratusan honorer K-2, Senin (21/11). foto: RONY S/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Ratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (21/11) siang. Mereka menuntut Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menertibkan Surat Keputusan (SK) terkait status tenaga/pegawai honorer sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah.

Tuntutan mereka disampaikan kepada anggota DPRD dalam forum hearing di ruang paripurna. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jombang Minardi bersama Ketua Komisi A Cakup Ismono, Ketua Komisi D Mulyani Puspita Dewi serta Kabid kepegawaian Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Jombang Supriyadi hadir menemui ratusan honorer K-2.

"Kami menuntut agar Bupati Jombang menerbitkan SK untuk honorer K2 menjadi pegawai tetap Non-PNS atau pegawai tetap daerah," kata Ipung Kurniawan, Koordinator FHK2I Jombang.

Menurut Ipung, penetapan para honorer yang bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan serta lainnya, sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah, dalam SK Bupati merupakan solusi alternatif di tengah situasi ketidakjelasan nasib para honorer.

Dikatakan, SK tersebut diperlukan untuk mengamankan database honorer yang berpotensi dimainkan oleh kalangan tertentu dan mengalami perubahan sebelum ada penetapan dari Kepala Daerah.

Sejak tahun 2005, berdasarkan PP 48 thn 2005, Pemerintah Pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut pegawai honorer. Praktis setelah itu tidak ada lagi istilah rekruitmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah maupun instansi di bawahnya.

Sementara pada sisi lain, para honorer yang diangkat oleh lembaga maupun oleh Dinas, terutama guru dan tenaga medis yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih dipekerjakan.

Kekhawatiran utama para honorer K2, tandas Ipung, adanya penyusupan data honorer yang diangkat setelah tahun 2005 ke dalam database honorer K2. "Tujuannya untuk mengamankan database honorer K2 dan untuk membedakan honorer K2 dengan yang non kategori," beber Ipung.

"Karena waktu pengangkatan honorer K2 memiliki payung hukum, yakni PP 48 thn 2005. setelah diberlakukannya PP tersebut pemerintah dilarang mengangkat honorer dan menerbitkan SK untuk honorer," tambah Ipung Kurniawan.

Supriyadi, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, menyatakan peluang para honorer K2 Jombang untuk mendapatkan SK Bupati tentang status kepegawaian cukup berat.

Kendala itu antara lain karena terbitnya PP 48 thn 2005, serta sejak disahkannya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara otomatis menghapus istilah tenaga honorer.

"Sejak tahun 2005 itu Bupati dilarang membuat SK honorer, itu yang menjadi kendala," ujarnya ditemui usai hearing dengan DPRD Jombang dan honoror K2.

Ditambahkan, UU ASN yang mestinya bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan status tenaga honorer, belum seluruhnya bisa diterapkan. Sehingga, nasib honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih terkatung-katung.

Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi para honorer K2. "Kalau soal SK Bupati nomor 100/2015, akan kami sampaikan. Sekaligus kita lihat seperti apa kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Sementara, terkait desakan SK kepegawaian tetap bagi honorer K2, Minardi mengaku masih memikirkan berbagai peluang. "Kalau mengacu undang-undang dan aturan Pemerintah pusat kan sudah tidak mungkin. Tapi kita akan cari peluangnya, termasuk referensi barangkali ada daerah lain yang kasusnya sama dengan Jombang dan bisa diselesaikan," jelasnya.

Setidaknya ada tiga poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait status kepegawaian dan implementasi dari SK Bupati Jombang Nomor 100 Tahun 2015, serta kesejahteraan dan jaminan kesehatan bagi tenaga honorer K2. (rom/adv)

Badai Kembali Terjang Ngawi, Panggung dan Tenda untuk Lomba Panahan di Alun-alun Porak Poranda
Sabtu, 09 November 2019 00:05 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Hujan disertai angin kencang kembali memporak-porandakan Kabupaten Ngawi, Jumat (8/11) sore. Kali ini badai angin menerjang wilayah alun-alun dan sekitarnya, yang kebetulan sedang digelar lomba panahan....
Selasa, 05 November 2019 19:40 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Taman Mozaik yang berada di Jalan Wiyung Praja Surabaya ini menambah rentetan panjang destinasi wisata taman aktif di Surabaya. Lahan yang sebelumnya rawa-rawa itu disulap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi taman y...
Rabu, 06 November 2019 12:44 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Para elit NU struktural tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Kekecewaan itu dieskpresikan secara terbuka oleh Wakil Ketua PB...
Kamis, 14 November 2019 13:45 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*70. Walaqad karramnaa banii aadama wahamalnaahum fii albarri waalbahri warazaqnaahum mina alththhayyibaati wafadhdhalnaahum ‘alaa katsiirin mimman khalaqnaa tafdhiilaan.Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak ...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...