Aksi Boikot Warnai Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019

Aksi Boikot Warnai Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar tahun anggaran 2019, Selasa (6/11/2018). Bahkan agenda rapat paripurna ini nyaris batal digelar karena tidak kuorum.

Tak hanya satu atau dua anggota, tercatat tujuh orang tidak hadir dalam rapat paripurna itu, terdiri dari dua pimpinan dan lima anggota DPRD.

Dua unsur pimpinan di antaranya, Totok Sugiarto dari PKB dan Slamet dari Partai Gerindra. Dan lima anggota yaitu, Rahmat Fauzi (PPP), Ito Tubagus Aditya (Demokrat), Yohan Tri Waluyo (Gerindra), Hendry Pradipta Anwar (PDIP), dan Maya Candrawati (Nasdem).

Ketua DPRD Kota Blitar Glebot Catur Arijanto mengaku menyayangkan hal ini. Pasalnya rapat paripurna kali ini mengagendakan pengesahan persetujuan RAPBD Kota Blitar 2019, yang menyangkut pembahasan anggaran untuk tahun 2019 di Kota Blitar.

Untuk memenuhi kuorum anggota yang hadir minimal harus 17 orang. Karena jumlah DPRD Kota Blitar hanya 25 orang. Sebelumnya hanya ada 17 orang anggota yang hadir sehingga rapat paripurna sempat diundur beberapa saat guna memastikan kehadiran anggota. Namun kemudian ada satu anggota DPRD yang datang terlambat sehingga paripurna bisa dilaksanakan.

"Yang jelas kami menyayangkan sikap para anggota yang tak hadir dengan alasan tak jelas ini. Apalagi sidang paripurna ini agendanya menyangkut kepentingan masyarakat," ungkap Glebot Catur Arijanto.

Dikonfirmasi melalui telepon, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto menyatakan sengaja memboikot rapat paripurna. Alasannya ada beberapa struktur penganggaran yang tidak jelas dalam pengesahan RAPBD 2019.

Salah satunya adalah alokasi untuk pembangunan Pasar Legi Kota Blitar. Sebelumnya untuk pembangunan Pasar Legi dianggarkan sebesar Rp 50 miliar. Namun, tiba-tiba berubah menjadi Rp 41 miliar.

"Saya memang memboikot rapat paripurna. Kami ingin anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan, tidak dicicil sedikit-sedikit. Takutnya nanti di belakang malah menyisakan masalah," ujar Totok. (ina/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO