Wabup Tuban Noor Nahar Hussein.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Polemik pembangunan pabrik LPG di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban antara warga dengan pihak Pertamina, disikapi oleh Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein.
Menurutnya, pembangunan pabrik LPG itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Bahkan pembangunannya juga dilakukan di area lahan milik Pertamina. "Tidak ada masalah mau dibangun di tempat itu. Kalau pembangunannya dipermasalahkan, artinya warga belum memahami secara jelas," katanya kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (5/7).
Wabup mengatakan jika Pertamina sah-sah saja membangun pabrik LPG di lahannya sendiri.
"Jika yang dipermasalahkan adalah pihak desa tidak diberitahu dengan adanya rencana pembangunan pabrik di ujung Utara Desa Remen, nantikan ada proses Amdal (analisis mengendai dampak lingkungan) yang akan dibahas antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Pertamina," imbuh Wabup.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ratusan masyarakat Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa setempat, Senin (2/7) siang. Warga menolak keras pembangunan pabrik LPG yang dinilai dapat berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar.
Sesuai dengan rencana, pabrik LPG itu akan dibangun diatas lahan seluas 60 hektare. Pertamina bahkan sudah melakukan pengeboran di wilayah. Pengeboran itu sempat ditolak warga karena dilakukan tanpa ada upaya rembuk dengan masyarakat sekitar.
Warga yang geram kemudian menuntut aparat desa menjelaskan alasan Pertamina yang sudah melakukan kegiatan selama satu pekan ini.
"Apapun alasannya kami warga Remen menolak keras pembangunan pabrik di desa kami, karena pabrik ini dapat membuat lahan pertanian kami terdampak, dan pencemaran udara akibat bau gas yang dihasilkan dari pabrik itu sendiri," kata Rusdiono (44), salah satu pendemo kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. (gun/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
