Gubernur Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Jatim

Gubernur Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Jatim Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim saat menandatangani Pakta Integritas. Foto: YUDI A/BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo melantik 10 orang pejabat tinggi pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (29/6). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 821.2/952/204/2018 tanggal 28 Juni 2018.

“Selamat dan jalani dengan penuh tanggung jawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya.

Kepada 10 pejabat yang dilantik ini, Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim, meminta agar untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas, untuk peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.

“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo memberikan satu persatu pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik. Diantaranya, kepada Kepala BPBD Prov. Jatim, yang diminta untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.

Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Misalnya, penyerapan anggaran dan pembiayaan negara, seperti dana alokasi umum, dana transfer, dan dana alokasi khusus, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat.

“Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO