Kajari Sidoarjo, Budi Handaka.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo yang dibiayai APBD diharapkan dikerjakan oleh kontraktor atau rekanan lokal asli Sidoarjo. Meski demikian, pihak kontraktor atau rekanan harus bersikap sportif dalam memenangkan pengerjaan proyek itu.
Imbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka. Mantan Aspidum Kejati NTT ini menegaskan pihak pengusaha atau kontraktor di Sidoarjo harus profesional serta memperbaiki kualitas pengerjaan di suatu proyek yang dibiayai APBD maupun dari APBN.
BACA JUGA:
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Sidoarjo Betonisasi 20 Ruas Jalan Desa Tahun 2024
- Gelar Aksi Damai, AMSiK Minta Kejati Dukung Kejari Dalam Ungkap Kasus Korupsi Perumda Delta Tirta
- Betonisasi Jalan Banjarsari-Damarsih, Bupati Sidoarjo Berharap Mobilitas Warga Lancar
- DJP Jatim II Serahkan Berkas Perkara Penyelewengan Pajak ke Kejari secara In Absentia
"Proyek di Kabupaten Sidoarjo lewat dana APBD diharapkan digarap oleh Kontraktor asal Sidoarjo. Saya berharap pihak kontraktor Sidoarjo profesional dengan menekankan kualitas yang baik dalam mengerjakan proyek di Kabupaten Sidoarjo," kata Kajari Sidoarjo, Budi Handaka, Kamis (31/5).
Pria asli Gunung Kidul Yogyakarta ini mewanti-wanti agar kontraktor dalam memenangkan tender tidak mengandalkan atau meminta bantuan kepada pejabat.
"Apalagi saat ini semua sistem lelang proyek harus lewat ULP (Unit Layanan Pengadaan), proses lelangnya pun jadi bebas dan terbuka. Setiap peserta bisa melihat penawaran harga lewat ULP yang di unggah di LPSE (Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik)," ujarnya.
"Lewat ULP, kompetisi lelang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Bahkan oleh Kajari, Bupati, Wakil Bupati, DPRD," tegasnya.
Lebih jauh, Budi Handaka menyayangkan adanya pihak atau oknum tertentu yang membuat manuver dan isu negatif yang berusaha mendiskreditkan pihak ULP yang dianggap tidak netral dan sebagainya. Sehingga pihak ULP ragu untuk memutuskan pemenang proyek.
"Saya minta pihak ULP untuk tidak ragu dalam menentukan pemenang proyek, sejauh pihak rekanan atau kontraktor itu memang layak dimenangkan. Pihak ULP bisa melakukan komunikasi dengan TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejari Sidoarjo yang dipimpin Kasi Intel Idham Kholid. Hal itu agar yuridisnya kuat dalam memutuskan pemenang lelang tersebut," ungkapnya.
