KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Kota Kediri yang identik dengan Pondok Pesantren terbesar se-Nusantara tentunya mempunyai santri yang cukup banyak. Hal inilah yang tampaknya dimanfaatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melibatkan mereka dalam pengawasan pemilu kepala daerah (Pilkada).
Salah satunya dengan sekitar 500 santri dan santriwati Kota Kediri menggelar janji dan deklarasi ikut mengawasi jalannya Pilkada Jatim dan Pilwali Kota Kediri.
BACA JUGA:
- Kota Kediri Raih Sertifikat Adipura, Zanariah Apresiasi Kolaborasi Jaga Kebersihan Lingkungan
- Disiplinkan Pedagang agar Rutin Tera Ulang, Disperdagin Kota Kediri Gelar Pendataan UTTP Toko
- Bupati Kediri Sampaikan Duka Mendalam atas Tewasnya Santri dari Banyuwangi
- Kasus Meninggalnya Pelajar Putri di Rumah Kos Kediri Masih Dalam Penyelidikan Polisi
Bertempat di Hutan Kota Joyoboyo, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri, Sabtu (31/3) malam, di tengah guyuran hujan deras, mereka mengucap ikrar menjadi pengawas pilwali dan Pilgub Jatim 2018.
Anggota Bawaslu Kota Kediri Mansur mengaku, mengikutsertakan santri dan santriwati pondok pesantren ini salah satu cara Bawaslu mengajak masyarakat menjadi agen penyampai informasi terkait aturan maupun pelanggaran.
"Iya, memang kami sengaja mengajak santri untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi Kota Kediri dan Jawa Timur. Selain mengawasi proses kampanye, nantinya para santri juga menjadi penyampai informasi terkait pilkada," kata Mansur di lokasi.
Ditanya terkait batasan dan pemilihan santri sebagai bagian dari pengawas proses pilkada di Kota Kediri, Mansur menganggap santri bagian dari masyarakat yang sangat mudah diterima oleh masyarakat dan oleh berbagai macam kalangan.
"Para santri ini bisa menyentuh berbagai macam kalangan. Terutama masyarakat lapisan bawah. Membantu kita dalam pengawasan dan membantu sosialisasi," ujarnya.
Fungsi dan tugas mereka nantinya, jelas dia, melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran kampanye ataupun menyampaikan informasi terkait peraturan kampanye pilwali dan pilgub.