Tafsir Al-Nahl 125: KPK Tidak "Berkutik" di Papua

Oleh: Dr. KHA Musta'in Syafi'ie MAg. . .   

Cara dakwah pertama yang diunggah ayat kaji ini adalah dakwah bi al-hikmah, cara bijak sesuai persoalan, situasi dan kondisi. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa anggaran pembangunan di Papua itu sangat besar dan diduga, kebanyakan bahkan hampir semua pejabat Papua itu korup besar-besaran juga. Semoga sinyalemen ini tidak benar, karena masih banyak orang shalih di sana.

Meski sudah berbaur dan moderen, tapi hukum adat, tetua adat masih sangat kuat dibanding hukum formal. Di Jayapura, kehidupan sudah begitu hedonik dan gemerlap hura-hura. Bangunan fisik bagus dan jalan tertata. Sayang, hukum adat masih acap kali lebih tinggi dibanding hukum positif negeri ini.

Penulis pernah ke perbatasan antara Papua R.I. dan Papua New Guinea (PNG). Di ujung sana, ada sebidang tanah hutan yang cukup luas, letaknya berada di dalam wilayah negeri kita, tapi wilayah kekuasaannya milik tetua adat yang tinggal di PNG. Jadi, meski ada di NKRI, tapi negeri ini tidak berhak apa-apa. Si tetua adat yang tinggal di PNG itu tinggal ambil hasilnya saja. Keluar masuk perbatasan seenaknya. Sampai sekarang tidak bisa diekskusi, ya karena perang panah jadinya.

Lebih dari satu kasus, tanah yang sudah dibeli, sudah dibayar lunas dan sudah ada sertifkat, bisa mendadak tidak berlaku karena direbut kembali oleh ahli warisnya. "..yang menjual dulu kan bapak saya, bukan saya. Ini tanah nenek moyang saya.. dst.", "Silakan, kamu punya surat, tapi kami punya tanah". Dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.

Kata-kata macam itu lazim ada dari lisan mereka. Lalu, berulah, mengganggu, memalak, menyerbu dan lain-lain. Sebuah pabrik kepala sawit yang sudah lama operasi, harus mangkrak dan tutup, atau membayar lagi karena digugat anaknya. Meskipun korban PHK banyak, meskipun kebenaran hukum nyata-nyata ada di pihak perusahaan, tapi pemerintah RI tidak bisa berbuat apa-apa.

Saat tim KPK hendak memperkarakan Gubernur Papua yang diduga korupsi, sang Gubernur itu mengerahkan kekuatan adat dan bahkan menyatakan siap perang. Penulis ke sana dan memang ada beritanya di koran lokal. Tim KPK mengkeret dan tidak berkutik sedikit pun, lalu pulang balik. Makanya, hingga kini pak gubernur aman-aman saja.

Tapi jangan cepat disalahkan, sebab pejabat KPK juga manusia. KPK juga sangat pandai beralasan untuk menangkap dan tidak menangkap seseorang. Tidak menangkap Ahok yang menurut hasil audit resmi BPK, ada kerugian negara sekian sekian pada kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras, KPK punya alasan. Tapi menangkap Irman Gusman, mantan ketua DPD dengan dugaan korup hanya 100 juta rupiah juga ada alasan. KPK kok dilawan…

Kata teman, mundurnya tim KPK hingga tidak eksis menyidik kasus korupsi di Papua itu demi keutuhan NKRI. Jika diberlakukan ketat seperti pada pejabat di Jawa, takut mereka malah makin kenceng menuntut merdeka, sehingga OPM makin galak. Apakah itu bagian dari cara al-hikmah yang dilakuakn KPK atau memang tidak mampu?. Allah a'lam. Apapun anggapan anda, sekali lagi, pejabat KPK juga manusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News