TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban (DPRD) bersama Pemkab kembali menggelar sidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2016, Senin (19/6).
Agenda dalam paripurna kali ini yakni terkait penyampaian jawaban pemerintah atas laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap LKPJ 2016.
Akhmad Chamim, S.Ag yang didapuk untuk menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban cukup positif, terutama dalam menggali pendapatan daerah. "Berdasarkan data, sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target anggaran atau mencapai 107,66 persen.
Sedangkan PU dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Fraksi. Menurut PDIP, pemkab perlu mengevaluasi penataan sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban. "Alasannya, kini masih banyak kekurangan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menghadapi industri baru di Jawa Timur. Bila perlu pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga forum komunikasi jejaring pemagangan di perusahaan. Itu perlu dilakukan agar mengurangi persoalan ketenagakerjaan. Ini juga bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban," terang Karjo.
Sementara Fraksi Nasdem Nurani Rakyat dalam PU-nya lebih mengapresiasi Pemkab Tuban dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. "Ke depan pemkab harus terus meriah prestasi-prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Tuban," ujar Rasmani yang membacakan.
Dari Fraksi Golongan Karya dan Keadilan Sejahtera, dalam PU yang dibacakan Moch Musa, S.Ag, MH, mengkritik sejumlah dinas, kantor dan badan yang tidak mampu mencapai target PAD. Untuk itu, ia meminta agar Pemkab mengevaluasi OPD-OPD tersebut.
Adapun PU dari Fraksi Gerindra yang dibacakan Astuti, mengapresiasi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang diraih Pemkab. Meski begitu, Gerindra mewanti-wanti terkait investasi yang masuk di Kabupaten Tuban. Sebab, hal ini tidak dibarengi dengan program pengentasan kemiskinan dan angka pengangguran.
Pandangan Umum yang terakhir disampaikan Fraksi Demokrat melalui Aris Dwi Setyawan. Ia menyoroti tentang banyaknya OPD yang tidak mencapai target realisasi belanja. "Kami minta agar Bupati Tuban mengadakan kajian dan pembinaan mengapa OPD tersebut," cetusnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Husein mengapresiasi atas masukan yang disampaikan Banggar dan Fraksi-Fraksi. "Adanya pandangan umum dari fraksi ini, kedepan kami akan menjadikannya bahan evaluasi pemkab," paparnya. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
