Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, saat menjawab pertanyaan awak media usai rapat paripurna.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bakal menurunkan tim khusus untuk mengaudit penggunaan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Hal tersebut merupakan respons atas pernyataan Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tuban, Suhadi, yang mengaku tidak puas terhadap pemerintahannya.
"Kami kurang puas, kalau melihat indeks statistik. Tuban masih nomor 5 tingkat kemiskinan. Artinya apa, kita harus mau menurunkan ego secara bersama-sama memperjuangkan rakyat," kata Suhadi, Selasa (10/6/2025).
Menanggapi persoalan itu, putra Bupati Tuban 2001-2011, Haeny Relawati Widyastuti, ini mengatakan jika kemiskinan yang terjadi bukan hanya sekadar tanggung jawab kepala daerah saja.
Ia menyebut, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab yang sama terkait pengentasan kemiskinan di Tuban.
"Itu bukan tanggung jawabnya bupati saja,” ucap Lindra saat dikonfirmasi usai rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Sebaliknya, ia mempertanyakan pengoptimalan DD dan ADD oleh pemerintah desa selama ini. Menurut dia, kemiskinan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Terus pemerintah desa yang punya anggaran dana desa juga uangnya dipakai apa?,” cetusnya.
Atas dasar itu, Lindra bakal menurunkan tim khusus guna melakukan audit dana desa dalam waktu dekat.
“Mari kita cek, kalau begitu insyaallah dalam waktu dekat juga akan coba ngecek deh, bagaimana pemanfaatan dari penggunaan dana desa terhadap persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya," pungkasnya. (coi/mar)
