Gedung DPRD Gresik di Jalan KH. Wachid Hasyim. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Masyarakat Kabupaten Gresik mengkritisi kinerja wakil mereka di parlemen yang akhir-akhir ini gemar kunker (kujungan kerja) ke luar daerah ketimbang ngantor. Menurut warga, kunker anggota dewan itu terkesan hanya untuk mencairkan uang APBD. Disamping juga mengganggu pelayanan publik.
"Menurut saya, kunker yang dilakukan anggota DPRD Gresik selama ini terkesan untuk formalitas sebagai persyaratan mencairkan anggaran miliaran rupiah. Namun, tidak banyak dari hasil kunker yang bisa diimplementasikan untuk perbaikan Kabupaten Gresik," ujar Nur Rosidah, warga asal Wringinanom kepada BANGSAONLINE.com saat berada di Alun-Alun Gresik, Senin (8/5/2017).
BACA JUGA:
Nur Rosidah merasa dibodohi oleh anggota DPRD. "Ketika kampanye saat Pileg (pemilu legislatif) 2014, mereka menjanjikan akan memerjuangkan aspirasi rakyat, mensejahterahkan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran dan janji-janji manis lain. Namun, setelah terpilih menjadi anggota DPRD, mereka kebanyakan melupakan rakyat," kecamnya.
"Saya sekarang dalam rangka mencari kerja, saya tidak punya kerjaan. Saya sudah kemana mana mencari kerja, tapi belum dapat. Mana janji-janji anggota DPRD ketika Pileg akan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk pengangguran," cetusnya.
Saat berbincang dengan Bangsaonline.com, sejumlah anggota DPRD Gresik mengakui bahwa kunker yang mereka lakukan selama ini kebanyakan bertujuan untuk mengeluarkan anggaran yang telah diplot di APBD.
"Kalau kunker tidak dijalankan, uang tidak bisa dikeluarkan. Jujur kami sering kebingungan mau kunker ke mana ketika mendapatkan jatah. Bahkan, ketika tiba di kabupaten/kota tempat tujuan kunker, kami tak tahu materi apa yang akan dipelajari," ujar salah satu anggota DPRD Gresik yang enggan namanya dipublikasikan.
"Kami baru tahu materi yang akan kami pelajari setelah diberi tahu notulen," sambungnya.
