Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan sikap menolak LPJ APBD 2024. Foto: MUSTAIN/BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Terdapat 7 partai politik (parpol) di Kota Delta yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju secara resmi menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan PDIP. Mereka menilai banyak program anggaran tahun lalu tidak berjalan maksimal dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sikap penolakan ini disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025) malam. Juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi, menyampaikan bahwa penolakan ini merupakan bentuk evaluasi objektif terhadap kinerja pemerintah daerah.
"Pelayanan publik belum merata, infrastruktur bermasalah, dan perencanaan program tidak dibarengi indikator keberhasilan yang terukur,” ucapnya.
Ia pun menyoroti masalah banjir yang terus terjadi di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong. Titik banjir baru bahkan ditemukan di Krian, Prambon, Tulangan, hingga Tarik.
“Bukan persoalan baru. Tetapi setiap tahun, penyelesaiannya hanya sebatas rencana. Padahal, kerugiannya sangat besar, baik secara ekonomi maupun sosial,” cetusnya.
Adam juga menyinggung kondisi SD di Banjarasri, Tanggulangin, yang terdampak banjir dan mengalami penurunan jumlah pendaftar karena lingkungan sekolah yang tidak layak.
Koalisi turut mengkritisi program prioritas Bupati berupa penciptaan '100.000 lapangan kerja' yang dinilai hanya slogan. Hingga kini, belum ada data resmi mengenai realisasi program tersebut.
“Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo yang menyentuh angka 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur, kami melihat ini bukan sekadar kurangnya lapangan kerja, tapi juga lemahnya sistem pendukung seperti pelatihan, perlindungan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM,” urai Adam.
Disebutkan olehnya, koalisi turut menyoroti rendahnya cakupan jaminan sosial bagi pekerja. Hanya sekitar 34 persen tenaga kerja di Sidoarjo yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau IPM kita tinggi, tapi pengangguran intelektual juga tinggi, itu tanda ada kegagalan dalam pemanfaatan potensi SDM,” tuturnya.
Masalah pungutan liar di sekolah juga menjadi sorotan. Adam menyebut masih banyak laporan pungutan dengan dalih kesepakatan komite sekolah di tingkat SD dan SMP, padahal pendidikan dasar seharusnya bebas biaya.
“Anggaran pendidikan kita besar, tetapi mayoritas habis untuk gaji dan operasional. Sarana dan prasarana sekolah terbengkalai. Ini harus dikoreksi,” katanya.
Koalisi mencatat, lebih dari 445 titik kerusakan jalan hingga pertengahan 2025. Meski ada perbaikan menjelang Lebaran, langkah tersebut dinilai hanya tambal-sulam.
"Tanpa rencana terpadu, kerusakan seperti ini akan berulang,” ungkapnya
Sikap penolakan terhadap LPJ APBD 2024 juga telah disampaikan melalui fraksi masing-masing dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo di waktu yang sama. Dalam koalisi itu, hanya PDIP yang sempat menyatakan menerima LPJ dengan banyak catatan.
Namun, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menyatakan perubahan sikap PDIP merupakan dinamika politik yang terjadi di Sidoarjo.
“Instruksi partai harus kita jalankan dengan tegak lurus, dengan dinamika yang terjadi, maka kita nyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024,” ujarnya. (sta/mar)
