Koalisi Sidoarjo Maju Tolak LPJ APBD 2024, Soroti Banjir dan Pengangguran

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Terdapat 7 partai politik (parpol) di Kota Delta yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju secara resmi menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Koalisi tersebut terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem, PPP, dan PDIP. Mereka menilai banyak program anggaran tahun lalu tidak berjalan maksimal dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Sikap penolakan ini disampaikan dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025) malam. Juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi, menyampaikan bahwa penolakan ini merupakan bentuk evaluasi objektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

"Pelayanan publik belum merata, infrastruktur bermasalah, dan perencanaan program tidak dibarengi indikator keberhasilan yang terukur,” ucapnya.

Ia pun menyoroti masalah banjir yang terus terjadi di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong. Titik banjir baru bahkan ditemukan di Krian, Prambon, Tulangan, hingga Tarik.

“Bukan persoalan baru. Tetapi setiap tahun, penyelesaiannya hanya sebatas rencana. Padahal, kerugiannya sangat besar, baik secara ekonomi maupun sosial,” cetusnya.

Adam juga menyinggung kondisi SD di Banjarasri, Tanggulangin, yang terdampak banjir dan mengalami penurunan jumlah pendaftar karena lingkungan sekolah yang tidak layak.

Koalisi turut mengkritisi program prioritas Bupati berupa penciptaan '100.000 lapangan kerja' yang dinilai hanya slogan. Hingga kini, belum ada data resmi mengenai realisasi program tersebut.

“Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo yang menyentuh angka 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur, kami melihat ini bukan sekadar kurangnya lapangan kerja, tapi juga lemahnya sistem pendukung seperti pelatihan, perlindungan tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM,” urai Adam.