dr H Umar Usman, Ketua PCNU Kabupaten Malang
MALANG, BANGSAONLINE.com - Rencana sertifikasi khatib shalat Jumat yang digulirkan Menteri Agama (Menag) H Lukman Hakim mendapatkan reaksi dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang menolak rencana terkait sertifikasi khatib shalat Jumat tersebut.
Ketua PCNU Kabupaten Malang dr H Umar Usman, kepada wartawan mengatakan, sikap itu didasari adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, sertifikasi yang akan dilakukan Menag itu juga telah membingungkan para tokoh-tokoh agama, khususnya di kalangan NU.
“Karena kebijakan menteri itu, akan menambah kegaduhan umat Islam di Kabupaten Malang ini,” tuturnya.
“Di negara kita ini dalam beberapa bulan terakhir telah dilanda berbagai persoalan yang mengarah pada agama. Agar tidak menambah persoalan baru, untuk itu saya meminta Menag mengkaji ulang kebijakan yang akan dibuatnya. Untuk saat ini, PCNU Kabupaten Malang menolak wacana sertifikasi khatib shalat Jumat, meski dengan beberapa catatan,” jelasnya.
Catatan yang dimaksud, yakni perlu kajian yang lebih komprehensif, di mana pembahasannya harus melibatkan seluruh elemen yang ada, serta memiliki perangkat teknis yang bisa diterima masyarakat.
Ia mengakui, rencana sertifikasi khatib salat Jumat sebenarnya bertujuan baik, yaitu dalam upaya meningkatkan kompetensi para juru dakwah di masjid-masjid. Sehingga diharapkan dengan sertifikasi tersebut, dakwah yang disampaikan bisa memberi rasa teduh, penuh muatan ilmu serta semakin memperkuat rasa persaudaraan dan cinta terhadap tanah air. Namun sayangnya, kebijakan ini terlalu cepat digulirkan oleh pemerintah tanpa mengkaji ulang.
