Sehari menjelang kenaikan biaya STNK dan BPKB, ribuan warga Tuban mendatangi Samsat setempat untuk mengurus surat-surat kendaraan. foto: SUWANDI/ BANGSAONLINE
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas PNBP, yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 2016. Yenny Sucipto menilai masih ada waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk menggagalkannya.
Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Eva Kusuma Sundari menilai, kenaikan BBM dan biaya-biaya lain seperti pengurusan pajak kendaraan, adalah kebijakan yang kurang taktis. Kebijakan itu juga menunjukkan pemerintah kurang peka terhadap kesulitan rakyat.
"Ada baiknya (kenaikan tarif pengurusan) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dibatalkan, karena dampaknya memberatkan rakyat dan tidak produktif. Apalagi ternyata BBM juga naik," kata Eva dilansir VIVA.co.id kemarin.
Menurut anggota Komisi XI DPR itu, kebijakan instan seperti menaikkan tarif atau harga itu memperlihatkan permasalahan koordinasi pemerintah. Dia juga menyoroti peran Kementerian Keuangan. "Menkeu harus jadi poros, simpul. Supaya semua dampak bisa diketahui," ujarnya menambahkan.
Kenaikan harga BBM, kata Eva, bisa langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan itu berefek domino terhadap harga-harga kebutuhan pokok.
"Kalau dampak BBM pasti langsung ke daya beli, karena kebutuhan rutin. Belum lagi memicu kenaikan harga-harga lain. Pedagang dan produsen mengalihkan kenaikan BBM ke konsumen," katanya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR juga menyatakan keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kenaikan itu. PKS menganggap, pemerintah tidak bijak jika menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM. Apalagi juga ada kenaikan biaya-biaya lain.
"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan harga tarif dasar listrik, STNK, BPKB dan BBM.
"Menurut saya pemerintah harus memikirkan lebih panjang lagi karena masyakat mengalami beban ekonomi yang cukup berat. Cabai rawit saja sampai Rp 100 ribu. Ini menunjukkan nilai keekonomian yang lemah, daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah mengalami penurunan," kata Agus.
Menurutnya, pemerintah seharusnya sebelum membuat rencana yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, harus memahami nuansa kebatinan rakyat, utamanya masyarakat menengah ke bawah.
"Ya dan kemampuan dan daya beli masyarakat menengah kebawah ini harus ditingkatkan terlebih dulu, selanjutnya kebijakan-kebijakan ekonomi akan bisa disesuaikan," kata politisi Partai Demokrat itu.
Kalau sekarang masyarakat menengah ke bawah tidak punya kemampuan untuk mengkonsumsi produk dan jasa dalam negeri, akibatnya nilai ekonominya menjadi turun.
"Akan terjadi kesusahan dan kesulitan makin tinggi. Dan perusahaan dan juga pabrik-pabrik di Indonesia akan mengalami kesulitan dalam memasarkan karena memang masyarakat tidak mampu mengkonsumsi produk dalam negeri, lama-kelamaan perusahaan akan mengalami kebangkrutan, kalau bangkrut akan ada PHK dan memperkeruh keadaan," ujar Agus Hermanto.
Sebenarnya, kata Agus, pemerintah bisa mencari solusi dalam mendapatkan pemasukan uang negara. Misalnya, progam tax amnesty yang berjalan baik mampu menanggulangi keuangan negara tanpa harus membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Kita ketahui program tax amnesty cukup berhasil, dari program itu pemerintah punya kemampuan finansial yang cukup menanggulangi permasalahan-permasalahan dan perkuat daya beli masyarakat dan juga untuk mempetinggi daya beli masyarakat, dan itu tentunya bisa menyesuaiakan," kata Agus. (Kompas.com/Viva.co.id/Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
