Tolak Digusur, Puluhan PKL Mastrip Geruduk Kantor Wali Kota Blitar

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Mastrip Kota Blitar, berunjuk rasa di depan kantor wali kota Blitar, Kamis (22/12). Aksi tersebut menyusul rencana Pemkot Blitar yang akan menggusur tempat mereka berjualan di Jalan Mastrip yang sudah ditempati selama puluhan tahun.

Dimulai dengan menggelar doa bersama di Jalan Mastrip, sambil membawa spanduk bertuliskan "Jangan Pernah Takut Tolak Penggusuran", puluhan pedagang berorasi tepat di depan kantor wali kota Blitar.

Adi, koordinator pedagang Jalan Mastrip mengatakan, pihaknya menolak rencana penggusuran Pemkot yang menyebut para pedagang Jalan Mastrip sebagai PKL. Menurut para pedagang, tempat mereka berjualan merupakan satu-satunya tempat mereka mencari nafkah sejak puluhan tahun.

Jika rencana penggusuran benar-benar direalisasikan, Pemkot menyatakan mereka tidak akan direlolasi, sehingga mereka tidak akan bisa berjualan lagi.

"Dengan tegas kami menolak digusur. Apalagi penggusuran itu, bukan untuk kepentingan masyarakat banyak, namun hanya untuk kepentingan pengembang dan segelintir orang yang ingin menempati tempat kami berjualan. Karena di belakang tempat kami berjualan, ternyata sudah didirikan kios milik PT KAI," katanya.

Adi juga mengatakan, selama ini pihaknya juga masih membayar retribusi ke pemerintah Rp 2.000 per hari. Selain itu, setiap bulannya para pedagang juga masih harus membayar uang kebersihan dan keamanan Rp 5.000 per bulan.

"Bayangkan saja, jika dikalikan jumlah pedagang. Satu tahun saja, sudah berapa jumlahnya. Belum lagi uang kebersihan dan keamanan yang harus kami bayar setiap bulannya, " imbuhnya.

Sekda Kota Blitar Rudi Wijanarko menegaskan, rencana penggusuran tersebut tidak terkait dengan pembangunan kios milik PT KAI. Ia mengatakan penggusuran tersebut murni merupakam program pembangunan Pemkot Blitar untuk melebarkan jalan di sepanjang Jalan Mastrip, dan membuat drainase agar tidak banjir.

"Sama sekali tidak ada hubunganya. Ini memang karena saluran air yang ada di sana saat ini sudah tidak bisa menampung air secara maksimal dan membutuhkan perbaikan untuk menghindari banjir apalagi jika curah hujan tinggi seperti sekarang," paparnya.

Rudi Wijanarko juga menyatakan, meski tidak menyediakan tempat relokasi, namun pihaknya berusaha akan memberikan solusi kepada para pedagang. Termasuk pemberian bantuan sebesar Rp 1,5 juta untuk biaya bongkar kios. "Akan kita carikan solusi bersama-sama, agar pedagang bisa berjualan di tempat lain," pungkasnya. (tri/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News