Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama Ketum PBNU Said Aqil Siraj saat menghadiri acara silaturahim dan sarapan pagi di kantor PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (27/11).
Tito mengatakan, ada kelompok yang memiliki agenda makar dalam aksi demo besar. Namun kelompok itu dipastikan bukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
"Itu sebenarnya sinyal yang diberikan untuk kelompok pendompleng dan teman-teman dari Aksi Bela Islam paham itu," sambung Tito.
Lalu siapa kelompok yang hendak berbuat makar tersebut? Tito tak mengungkap siapa mereka.
"Ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu ini karena ada pengumpulan massa. Mereka mendompleng dengan membawa isu lain. Di antaranya menggulingkan Presiden dengan cara menduduki DPR," kata Tito.
Di sisi lain, Panglima Aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Munarman menegaskan, tidak akan ada aksi makar dalam Aksi Bela Islam III yang akan digelar pada 2 Desember nanti.
Munarman menyayangkan adanya pihak-pihak yang memelintir aksi menuntut penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menjadi isu makar.
"Saya tegaskan tak akan ada makar kepada pemerintah. Aksi kami tetap menuntut Ahok ditangkap. Jangan diplesetkan ke isu yang lain. Kami sayangkan ada pihak yang melintir isu itu," tegas Munarman.
Munarman menjamin bahwa Aksi Damai Bela Islam Jilid III akan tetap berjalan dan akan berlangsung damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
"Aksi 212 akan tetap berjalan pada Jumat 2 Desember. Kalau aksi 411 kan dilakukan usai Salat Jumat. Kalau 212 aksi nya dari pagi pukul 08.00 WIB, nanti ada Salat Jumat di tengah-tengah," kata juru bicara Front Pembela Islam (FPI) itu.
Munarman melanjutkan, untuk masalah tempat nantinya aksi tersebut akan diselenggarakan dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Jalan Sudirman.
Di sisi lain, Aliansi Buruh Bergerak akan turun dan ikut menyatakan pendapat yang direncanakan pada demo 2 Desember nanti (212). Bersama Koalisi Konfederasi Buruh, Aliansi Buruh Bergerak akan turun dengan estimasi 10 ribu massa buruh.
Juru Bicara Presidium Aliansi Buruh Bergerak, Abas Firdaus Basuni menegaskan bahwa menyatakan pendapat di muka umum itu salah satu bentuk partisipasi publik di negara demokrasi. Hal itu juga sudah diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia.
Abas menegaskan, seluruh elemen buruh merasa resah dengan situasi saat ini yang menyulut gerakan buruh turun ke jalan. Hal ini sangat riskan dan berpotensi untuk ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.
"Karenanya kami akan mengonsolidasikan diri dan menyatakan pendapat di muka umum dengan estimasi massa buruh sebanyak 10 ribu maksa aksi, untuk mengepung istana negara untuk tegaknya keadilan demi kuat dan kokoh nya kebhinekaan," kata Abas,Minggu (27/11).
Aliansi Buruh Bergerak ini terdiri dari, Konfederasi Sarbumusi NU, Federasi KIKES (Kimia dan Kesehatan) SBSI, Federasi NIKEBA (Niaga, Keuangan dan Bank) SBSI, Konferensi KSPN dan Federasi SPN. (rmol/rol/yah/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
