foto: ilustrasi/halloapakabar
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Santernya isu reshuffle kabinet memantik reaksi sejumlah partai politik (parpol) yang memiliki kursi menteri di Kabinet Kerja. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut mencurigai adanya kepentingan terselubung dari menteri nonparpol terhadap isu reshuffle kabinet yang gencar dilontarkan.
PKB menolak perlakuan berbeda terhadap menteri dari partai politik dengan menteri yang dari nonpartai politik. PKB menilai bisa saja menteri dari nonparpol yang mempunyai kepentingan terselubung.
"Jangan sampai tertipu dengan pola-pola (pengelompokan parpol dan nonparpol). Semua ada record-nya. Betul ini soal loyalitas. PKB selama ini menujukkan loyalitasnya," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid sebagaimana disiarkan Metro TV, Senin (25/7).
Jazilul menolak paradigma kaku bahwa setiap menteri dari kader politik pasti hanya tunduk kepada ketua umumnya masing-masing. Dan sebaliknya, paradigma menteri dari nonparpol atau profesional murni, pasti akan memiliki loyalitas yang tinggi dan penuh.
Menurutnya, sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atau Nawa Cita harus menjadi ukuran utama reshuffle kabinet. PKB menyinggung sejumlah menteri yang layak di-reshuffle karena dianggap tidak berhasil mewujudkan Nawa Cita itu.
"Pak Jokowi sudah merumuskan Nawa Cita. Di mana titik lemahnya? Kalau mengukur kinerja menteri dengan Nawa Cita," katanya.
Menurutnya, Sebagian besar pos kementerian yang bertanggungjawab terhadap permasalahan itu, dipimpin para menteri dari nonpartai politik.
Sedangkan Politisi PKB Maman Imanulhaq yakin kader partainya tidak akan terkena reshuffle. Kalaupun ada menteri dari partainya yang terkena reshuffle, Maman yakin hanya pergantian tempat atau reposisi saja, bukan pengurangan jatah kursi menteri bagi PKB.
"Kalau pun ada pergantian, paling reposisi. Dan kami yakin keputusan Presiden akan memberikan yang terbaik untuk PKB. Tidak ada pengurangan kursi menteri," ujar Maman.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan melihat Presiden Joko Widodo sedang memberi sinyal evaluasi kabinet. Sekjen PPP Arsul Sani mengakui tak menutup kemungkinan reshuffle kabinet dilakukan setelah evaluasi dilakukan.
"Paling tidak kan reshuffle kabinet untuk beri tempat ke Golkar dan PAN," kata Arsul.
Arsul mengatakan pihaknya menyerahkan persoalan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Partai berlambang Ka'bah itu fokus dalam pembenahan internal pascakonflik dualisme kepengurusan.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
