foto: ilustrasi/halloapakabar
PPP memiliki satu kader di pemerintahan yakni Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. "PPP enggak mau ngomong soal menteri, karena sudah punya satu ya kita wakafkan. Tanya Kemenag. PPP atur-atur enggak?" tanya Arsul.
Anggota Komisi III DPR itu juga menilai Golkar dan PAN wajar diberi alokasi pos menteri. Apalagi, keduanya menyatakan sikap mendukung pemerintah.
"Yang luar biasa kalau reshuffle menimbulkan kegaduhan di antara anggota koalisi yang sudah ada. PPP tidak akan ikut gaduh-gaduhan," katanya.
Di sisi lain, dukungan PAN dan Golkar ke pemerintahan Jokowi dinilai menjadi penyebab digulirkanya reshuffle kabinet jilid II. Namun beberapa kali isu reshuffle bergulir, beberapa kali itu juga menguap.
Pekan ini isu itu kembali memanas yang salah satu spekulasinya lantaran adanya imbauan agar menteri-menteri diminta tak keluar kota selama sepekan. Apakah kali ini benar-benar ada reshuffle? Dan benar ada jatah menteri untuk PAN dan Golkar?
"Kita tunggu saja, terserah kepada Presiden mau reshuffle atau tidak," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto.
Yandri berulang kali menyebut partainya tidak meminta atau mendorong-dorong agar ada reshuffle dan kadernya masuk Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PAN loyal mendukung kebijakan Presiden.
"Kalau diajak (masuk kabinet) yang kita siap dari dulu. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa. Kita tetap dukung Presiden," terang anggota komisi II DPR itu.
Begitu juga dengan Golkar, reshuffle adalah soal hak prerogatif presiden. Dukungan kepada pemerintah tak melulu dikompensasi dengan menteri. Namun tawaran menteri tentu tak akan ditolak oleh Golkar.
"Golkar sangat siap dengan sejumlah kader-kader kompetennya untuk membantu Presiden mensejahterakan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan anggaran yang semakin efektif dan efisien," kata Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar.
Golkar di tengah isu reshuffle ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja menteri bidang perekonomian patut menjadi perhatian serius Jokowi. Meski tak serta merta kritik ini karena ingin dapat kursi menteri.
"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja, harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshuffle kabinet," imbuh Agun. (det/mer/kcm/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
