SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur meminta aparat penegak hukum mematuhi instruksi Presiden Jokowi kepada aparat hukum yakni kepolisian dan kejaksaan. Presiden mengimbau penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasikan kepala daerah atas kebijakan yang diambil. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Hanura – NasDem, Bambang Rianto.
Anggota komisi D DPRD Jatim ini mengungkapkan yang terjadi saat ini angka silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) sangat tinggi dikarenakan kepala daerah maupun kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berani dalam mengeluarkan kebijakan. Apalagi yang menyangkut bantuan atau dana hibah, dikarenakan yang terjadi di lapangan banyak oknum aparat hukum yang mencari-cari kesalahan dalam realisasi program bantuan. Imbasnya Pemerintah lebih memilih membatasi Program, daripada harus terjerat permasalahan hukum.
"Dampak dari kekhawatiran itu banyak program yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak bisa direalisasikan, imbasnya ekonomi masyarakat pun stagnan bahkan cenderung turun dikarenakan tidak adanya bantuan untuk mendongkrak perekonomian," ungkap Politisi dari partai Hanura ini seperti dikutip dari HARIAN BANGSA, Jumat (22/7).
Bambang menegaskan yudikatif dengan eksekutif maupun legislatif adalah patner harusnya bekerjasama dengan baik dengan melakukan koordinasi bukan malah mencari-cari kesalahan, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Sebab masyarakat butuh dana bantuan seperti dana hibah untuk memperlancar roda perekonomian.
"Aturan dari Mendagri sudah sangat memberatkan proses realisasi program jika ditambah dengan oknum aparat hukum mencari-cari kesalahan, maka sangat wajar jika banyak program yang tidak terealisasi,. Kepala daerah pasti akan lebih memilih selamat dari pada niatan baik membantu masyarakat nam," tutur Politisi asal Blitar ini. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
