Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat memberikan keterangan di kantor DPRD Jombang, Rabu (20/7). foto: RONY S/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Polemik terjadi antara Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dengan anggota DPRD setempat. Orang nomor satu di kota santri itu saling berbeda pengakuan dengan kalangan legislatif soal penganggaran mobil operasional DPRD Jombang.
Dalam keterangannya saat ditemui awak media di kantor DPRD Jombang sebelum sidang paripurna, Rabu (20/7) pagi, Nyono mengatakan usulan pengadaan mobil operasional itu tidak pernah terjadi. Sehingga, pihaknya juga membantah jika disebut menolak penganggaran tersebut.
BACA JUGA:
- Rapat Bersama Timgar Tertutup, Banggar DPRD Jombang Bantah Ajukan Kenaikan Dana Aspirasi & Mobdin
- Banggar-Timgar Jombang Rapat Tertutup, Diduga Bahas Mobdin & Kenaikan Dana Aspirasi, Jurnalis Diusir
- Pukulan Telak, FRMJ Belikan Mobil Mainan untuk Anggota DPRD Jombang
- Warga Kumpulkan Koin untuk 'Belikan' Anggota DPRD Jombang Mobil Operasional
"Belum ada penolakan. Karena memang belum ada pembahasan dan pengusulan dari DPRD," kata Nyono yang terlihat gugup.
Baginya, apabila nantinya ada usulan tersebut, pihaknya akan mencari dasar hukumnya terlebih dahulu. Apakah anggaran tersebut, boleh atau tidak. "Jika pun ada usulan, kami akan mempertimbangkan kekuatan APBD. Tidak serta merta menyetujui," tukasnya.
Namun demikian, ketika disinggung bahwa Banggar (Badan Anggaran) sudah menyepakati dan mengusulkan, secara spontan Ketua DPRD Jombang, Joko Triono membeberkan bahwa pihaknya sudah pernah mengusulkan pengadaan tersebut pada tahun 2015. Sayangnya, anggaran tersebut tidak diterima Pemprov Jatim.
"Mohon izin pak Bupati, anggaran itu memang pernah diusulkan teman-teman. Tapi ditolak Pemprov Jatim karena tidak ada cantolan hukumnya," ujar Joko. (BACA: Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna)
