LInK: Kisruh Mobil Dewan Dipicu Kekecewaan Anggota Kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang

LInK: Kisruh Mobil Dewan Dipicu Kekecewaan Anggota Kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang Sejumlah mobil operasional dewan saat parkir di depan kantor DPRD Jombang. foto: RONY S/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kegaduhan pengadaan mobil operasional untuk anggota DPRD Jombang yang semakin mencuat menuai sorotan dari kalangan aktivis di kota santri. Kali ini, LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) menilai kekisruhan tersebut dipicu kekecewaan anggota DPRD Jombang terhadap ketuanya, Joko Triono (JT) dan bupati Nyono Suharli Wihandoko. (BACA: Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang)

Dalam pengamatan LinK, gerakan para politisi itu merupakan aksi kekecewaan karena sebelumnya dijanjikan mobil operasional oleh Bupati dan Ketua DPRD apabila menyetujui sejumlah kebijakan. Namun, janji tersebut dikhianati bupati dan JT tanpa alasan yang konkret. Meskipun anggota DPRD sudah memenuhi perjanjian dengan menyetujui kebijakan kontroversial semisal pengadaan sepeda motor tiga pilar, bantuan mobil operasional untuk Polres, dan anggaran renovasi gedung Kejari.

(BACA JUGA: Polemik Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, LInK: Ketua Tak Becus, harus Tanggung Jawab)

Aan Anshori, Direktur LinK menyatakan, anggota DPRD Jombang seharusnya malu ngotot meminta anggaran mobil yang jumlahnya miliaran rupiah. Ia pun mengingatkan berbagai kasus yang menjadi konsumsi publik yang melibatkan kalangam legislatif. Di antaranya skandal pemalsuan tanda tangan dana reses yang kasusnya tidak jelas peruntukannya hingga sekarang. (BACA: Dugaan Reses Fiktif DPRD Jombang Bermuara ke KPK, Kejari Dilaporkan ke Komjak)

"Apakah mereka pura-pura tidak tahu jika ratusan ribu warga Jombang masih antre beras miskin, Apakah otak mereka tumpul pendidikan di Jombang masih berbiaya tinggi karena buruknya sistem perencanaan APBD yang itu juga melibatkan mereka (DPRD, red)," ujarnya kepada Bangsaonline, Kamis (21/7).

Aan meminta para wakil rakyat berhenti ngotot untuk menganggarkan pengadaan mobil operasional. "Anggota DPRD seharusnya berhenti bersikap seperti anak kecil yang marah-marah ketika semua kemauannya tidak dipenuhi," tegasnya.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO