ilustrasi
Terhadap orang tua yang telah memvaksinasi anaknya dalam beberapa tahun terakhir, anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristianto menyarankan agar proaktif mengecek putra-putrinya.
''Kalau yakin, tidak usah tes. Tapi, kalau masih ragu, bisa datangi faskes untuk lakukan cek ulang,'' katanya.
Benjamin menambahkan, jika data dari Bareskrim akurat, pemerintah wajib menarik peredaran vaksin dan melakukan pengecekan secara menyeluruh. Termasuk vaksinasi ulang meski harus mengalokasikan dari APBD.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Said Utomo mengatakan tidak percaya pada klaim dinas kesehatan dan BPOM bahwa Jatim bersih dari peredaran vaksin palsu. ''Kami tidak yakin Jatim steril dari vaksin palsu,'' ungkapnya.
Said meminta pemerintah agar jujur kepada masyarakat. Langkah itu setidaknya menjadi iktikad pemerintah untuk memperbaiki keadaan. ''Tapi, jangan lantas dibiarkan, harus ditindak,'' tegasnya.
Dia sendiri mengkritik pernyataan pemprov yang menyatakan Jatim steril. Menurut dia, pernyataan tersebut bisa menjadi bumerang bagi pemprov jika suatu saat terungkap adanya vaksin palsu di Jatim.
''Kami tidak menuduh pemerintah tidak jujur. Tapi, di kemudian hari statement itu punya konsekuensi hukum,'' katanya.
Seperti diketahui, vaksin yang dipalsukan yaitu vaksin BCG, campak, polio, Hepatitis B, dan tetanus toksoid. Selama ini, penyebaran vaksin telah diatur oleh Kemenkes, kemudian didistribusikan ke Dinkes Provinsi dan kabupaten, kota, kecuali vaksin yang diproduksi secara impor. (mdr/jpnn/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
