Sejumlah orang tua menggendong anaknya saat mendatangi Rumah Sakit Harapan Bunda di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (15/7). foto: merdeka.com
"Dari pelaku, diketahui yang bersangkutan mencari vaksin di Pasar Pramuka. Kemudian menemukan kontak orang yang bisa menyediakan," ujar Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (15/7).
HUD kemudian memesan vaksin palsu itu dan menjadi pelanggan CV Azka Medika. Dari pengakuan HUD, ada salah satu produsen yang sudah ditangkap penyidik Bareskrim pernah bekerja di Pasar Pramuka itu.
"Jadi mencari vaksin itu dilakukan oleh dokter," kata Agung. HUD tetap memesan vaksin palsu dari CV Azka Medika padahal ia mengetahui bahwa toko tersebut bukan distributor resmi dan vaksin yang dijual palsu. Motif HUD, kata Agung, adalah ekonomi.
CV Azka Medika diketahui banyak menyalurkan vaksin palsu ke beberapa rumah sakit, termasuk ke rumah sakit di mana HUD bekerja.
Selain HUD, penyidik juga menangkap AR yaitu dokter di Klinik Pratama Adipraja, dan dokter di Rumah Sakit Harapan Bunda berinisial I.
Ketiga dokter tersebut dijerat Undang-undang Kesehatan Pasal 197,198, dan 199 serta Pasal 162 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Penyidik, kata Agung, masih mendalami dugaan pencucian uang terhadap ketiga dokter tersebut.
Hinggi kemarin, penyidik telah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu. Tidak hanya dokter, mereka yang terlibat juga termasuk bidan, pemilik apotek, perawat, distributor, hingga produsen vaksin palsu.
Sebelumnya, berdasarkan paparan Bareskrim Polri dan Kementerian Kesehatan di Komisi IX DPR, ada 14 rumah sakit, 8 klinik, dan tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin palsu. Sebagian besar beroperasi di sekitar Bekasi. Rinciannya, 10 RS di Kabupaten Bekasi dan 3 RS di Kota Bekasi dan satu di Jakarta Timur. RSIA sayang Bunda adalah salah satu dari 14 rumah sakit itu.
Menanggapi aksi masyarakat di rumah sakit, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan tak masalah apabila warga menggelar aksi di Rumah Sakit yang mengedarkan vaksin palsu. Terpenting, kata dia, warga jangan sampai terpancing emosi sehingga membuat kegiatan yang berujung anarkis.
"Saya pikir kalau menyampaikan pendapat tidak masalah. Tapi jangan sampai anarkis, kalau nanti anarkis apalagi kalau sampai ada perusakan, ada pelanggaran hukum ya akhirnya terpaksa kita tindak juga bukan hanya pembuat vaksinnya yang demo nanti akhirnya ditindak karena ada pelanggaran hukum baru," kata Tito usai menghadiri rapat membahas terorisme di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/7).
Tito mengimbau kepada warga untuk percaya kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Sebab, kata dia, Kepolisian sendiri tengah serius membongkar kasus vaksin palsu sampai ke akar-akarnya.
"Kan penegakan hukum sudah jalan, polisi sudah bekerja untuk menangani kasus ini, jadi percaya kan pada hukum, biarkan proses hukum berjalan, sampai dengan proses penyidikan, penuntutan sampai peradilan," ujarnya. (mer/det/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
