Ratusan Massa Geruduk Kantor Pemkab Blitar, Tagih Janji Kampanye Bupati

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Rakyat Blitar Selatan Menggungat, menggeruduk kantor sekretariat pemerintah kabupaten Blitar, Selasa (21/6). Mereka menuntut bupati Blitar Rijanto, memenuhi janji-janji politiknya saat masa kampanye pemilihan kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Triyanto koordinator aksi siang itu mengatakan saat itu bupati dan wakil bupati Blitar saat masa kampanye menjanjikan pembangunan insfrastruktur jalan di wilayah kecamatan Wates dan kecamatan Panggungrejo yang kondisinya rusak parah. Bahkan janji kampanye itu sempat dituangkan dalam surat kesepakatan antara bupati Blitar Rijanto, yang saat itu masih berstatus calon bupati dengan warga Panggungrejo dan Wates, pada 17 November 2015 lalu.

Selain perbaikan insfrastruktur, dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak itu juga disepakati jika akan segera dilakukan pembangunan dan pengembangan tempat wisata di pantai selatan. Dengan kesepakatan warga akan menyukseskan dan memenangkan calon bupati pada Pilkada 9 Desember 2015.

"Janji politik yang sudah disepakati harus segera ditepati. Apalagi ini sudah ada kesepakatan hitam di atas putih. Dan jangan sampai kasus gunung Kelud antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri kembali terjadi di Blitar selatan. Karena saat ini salah satu obyek wisata yaitu pantai Nggurah akses jalannya justru lebih enak lewat Malang padahal letaknya di Kabupaten Blitar," ungkap Triyanto.

Dalam aksi tersebut masa juga membaha baliho besar yang bertuliskan tuntutan warga dan janji politik bupati.

"Ini sebagai simbol agar semua masyarakat tahu jika bupati pernah berjanjo dan menandatangani kesepakatan. Selesai demo akan langsung kami pasang disepan kantor Pemkab," imbuhnya.

Masa yang ditemui langsung wakil bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo siang itu rupanya tidak pulang dengan tangan hampa. Pasalnya wabub Marhaenis siang itu menjanjikan jika janji politik tersebut akan segera dipenuhi. Dan dipastikan akan terealisasi pada tahun ini menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). (tri/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News