UHC Masih 76 Persen, DPRD Kabupaten Blitar Dorong Perluasan UHC Sesuaikan dengan Kemampuan APBD

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Blitar tercatat masih berada di angka 76 persen. Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.

Namun, DPRD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa capaian ini bukan disebabkan buruknya layanan kesehatan, melainkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, menjelaskan bahwa jika dilihat dari jumlah penduduk yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, capaian Kabupaten Blitar sebenarnya sudah cukup besar.

“Kalau dilihat dari angkanya, sebenarnya tidak rendah. Dari 1,2 juta penduduk, sudah 840 ribu yang mendapat jaminan. Tapi kalau dibandingkan provinsi, memang kelihatannya rendah. Ini terkait langsung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak bisa dipaksakan,” ujar Sugeng, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan, DPRD tetap mendorong perluasan UHC, namun upaya tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kekuatan APBD. Stabilitas anggaran daerah harus tetap terjaga agar tidak berdampak pada sektor pelayanan publik yang lain.

“Pelaksanaannya sebenarnya sudah bagus dan sedang berproses. Apalagi sekarang ada pengalihan anggaran yang cukup besar, ini tentu ikut berpengaruh. Tapi DPRD akan terus mendorong agar target UHC 98 persen bisa tercapai bertahap,” katanya.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data masyarakat yang belum ter-cover ataupun yang mengalami perubahan status kepesertaan JKN agar pembiayaan UHC lebih tepat sasaran.

“Setiap tahun pasti ada warga yang sudah mampu dan menjadi mandiri, ada juga yang kembali membutuhkan. Maka data harus selalu update,” tegas Sugeng.

DPRD memastikan akan terus mengawal percepatan UHC sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap stabil, merata, dan berkelanjutan. Sugeng berharap adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu percepatan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Blitar. (ina/msn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News