Surat Wahyu Dewanto yang meminta fasilitas ke Konjen RI di Australia.
Sementara elite Partai Hanura mengaku gerah dengan adanya surat tersebut. Pasalnya, surat berkop Kementerian PAN-RB ini beredar di tengah gencarnya isu reshuffle kabinet jilid dua. Kemunculan surat itu bisa saja dicurigai untuk menjatuhkan wibawa Menteri Yuddy, yang tak lain juga kader Hanura.
"Bisa saja persepsi itu mengandung kebenaran. Apalagi di tengah isu reshuffle, kemudian ini surat juga sudah lama keluarnya, kenapa sekarang baru muncul sekarang," kata Ketua DPP Hanura, Sarifuddin Sudding.
Mengenai kinerja dua menteri asal Hanura, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Yuddy, Sudding menyerahkan hal itu pada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira ada dua kader kita yang sudah diwakafkan ke pemerintahan Jokowi-JK, sehingga tidak ada kaitan dengan Hanura. Tapi selama ini kita lihat dia menunjukan kinerja yang baik," ujar Sudding.
Namun karena ia mengakui perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, maka menurutnya tidak masalah saja jika diadakan reshuffle.
"Kinerja para pembantunya dianggap kurang memadai dalam rangka program pemerintahan, saya kira sah-sah saja pemerintahan melakukan reshuffle," kata Sudding. (viv/mer/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
