Susilo Bambang Yudhoyono saat "kopi darat" dengan netizen membahas revisi UU KPK, di Cibubur, Sabtu (20/2/2016). foto: kompas.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku ingin mendengar sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam revisi UU KPK.
"Saya ingin dengar posisi dan pandangan Presiden Jokowi," kata SBY saat "kopi darat" dengan netizen dalam membahas revisi UU KPK di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).
BACA JUGA:
Menurut SBY, dia serta seluruh masyarakat di Indonesia berhak mengetahui sikap Presiden mengenai revisi UU KPK secara utuh. Apalagi, revisi UU KPK ini merupakan isu yang sangat sensitif dan kini sudah mendapat penolakan dari masyarakat luas.
"Sikap Presiden diperlukan supaya kalau bangsa ini berjalan di tengah-tengah kebingungan, ada jalan yang ditunjukkan. Ada pelita yang bisa menerangi," kata ketua umum DPP Patai Demokrat itu.
Dalam "kopi darat" tersebut, netizen yang hadir juga sempat menyindir ketidaktegasan Jokowi soal revisi UU KPK. Salah satu netizen, Hari, meminta Jokowi segera menentukan sikap sehingga tak ada polemik berkepanjangan.
"Pernyataan Presiden mendukung revisi UU KPK asal menguatkan itu pernyataan yang bersayap," kata Hari.
Netizen lain, Fadli, mengaku senang bisa berdiskusi langsung dengan SBY. Dia bahkan mengaku lebih memilih berdiskusi dengan SBY ketimbang Jokowi.
Sebab, SBY dianggap memiliki sikap tegas untuk menolak revisi ini, sementara Jokowi sampai saat ini sikapnya belum jelas. "Jadi, maaf kalau saya curhatnya ke akun Bapak, bukan ke Jokowi," kata dia yang disambut tepuk tangan netizen lain serta kader Partai Demokrat.
Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi UU KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.
Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya. Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya.
Hampir seluruh netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.
Fraksi Demokrat sendiri sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).
Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut. Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).
Dalam acara kopi darat dengan netizen itu SBY berbagi cerita semasa dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia. SBY mengungkapkan di antara semua presiden yang berkuasa selama era reformasi, dirinya lah yang paling merasakan betul pahitnya dalam menumpas korupsi.
Bagaimana tidak, selama 10 tahun menjadi presiden tidak sedikit menterinya yang berurusan dengan KPK. Bahkan, Aulia Pohan yang merupakan besannya juga terjerat kasus korupsi.
"Dari presiden-presiden yang memimpin era reformasi dari Habibie, Gus Dur, Megawati dan saya, saya yang paling merasakan getir atas gerakan antikorupsi dan dampak eksesnya," kata SBY.
Meski demikian, SBY mengaku sama sekali tidak pernah berniat menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan KPK. Sebagai orang yang duduk di pucuk kepemimpinan, dirinya sadar harus memberi contoh yang baik bagi rakyatnya.
"Saya harus adil. Boleh tanya Taufiequrachman Ruki, Antasari Azhar dan Abraham Samad. Saya harus mencegah untuk melakukan campur tangan, misalnya presiden jangan disentuh, jangan sentuh ini atau sentuh dia saja karena itu lawan politik. Tidak pernah, never ever!" tegasnya.
