Menu MBG SPPG Karang Penang Sampang dibungkus kertas yang memicu kontroversi
SAMPANG,BANGSAONLINE.com - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kabupaten Sampang menyoroti pemindahan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ompreng ke bungkus kertas yang dinilai berisiko terhadap kualitas makanan.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes dan KB Sampang, Agus Mulyadi, mengaku belum mengetahui secara pasti alasan perubahan mekanisme tersebut.
Ia menyebut belum jelas apakah pemindahan dilakukan atas permintaan penerima manfaat atau menjadi bagian dari prosedur penyaluran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, Agus menegaskan pemindahan makanan, khususnya menu basah, berpotensi menurunkan kualitas dan tingkat higienitas.
“Saya tidak mengetahui mengapa dipindah, namun kalau menu MBG itu dipindahkan dapat meningkatkan risiko kontaminasi, menurunkan suhu makanan dan tidak higienis,” katanya.
Menurutnya, meskipun kandungan gizi tidak serta-merta berubah, proses pemindahan ke wadah lain dapat meningkatkan potensi kontaminasi dan mempercepat pembusukan.
“Kalau nilai gizi tidak akan berubah, tapi kemungkinan terjadinya kontaminasi itu sangat besar,” cetusnya.
Agus juga menyampaikan pihaknya belum mendalami secara rinci regulasi atau petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait mekanisme penyaluran MBG, termasuk ketentuan mengenai pemindahan makanan.
Di sisi lain, ia mengungkapkan kader posyandu yang terlibat dalam penyaluran MBG membenarkan adanya pemindahan menu ke wadah lain.
Namun, hal tersebut disebut bukan inisiatif petugas, melainkan atas permintaan penerima manfaat.
“Memang dipindah, tapi itu atas permintaan penerima. Mereka ingin dibawa pulang, jadi kami membantu,” jelasnya.
Ia menambahkan, petugas tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penerima mengonsumsi makanan di lokasi.
“Kami tidak mungkin memaksa mereka untuk langsung makan di tempat,” pungkasnya.
Sebelumnya, video penyaluran MBG dari SPPG Karang Penang, Tlambah 4 yang menggunakan kertas minyak sempat viral di media sosial.
Namun, pihak SPPG menyatakan proses distribusi telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). (van)
