Teguh Ratno Sukarno, Kepala KPPN Bojonegoro.
BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com – Arus kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali mendapat "suntikan" segar dari pemerintah pusat. Pada akhir Maret 2026, kabupaten penghasil migas ini menerima gelontoran dana bagi hasil (DBH) migas sebesar Rp141 miliar.
Penyaluran ini merupakan tahap kedua sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, kucuran dana sebelumnya telah diterima pada Januari lalu. Jika diakumulasikan, total DBH migas yang telah masuk ke rekening daerah Bojonegoro mencapai Rp235,2 miliar.
Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, mengonfirmasi bahwa seluruh proses administrasi telah rampung dan dana tersebut sudah disalurkan.
"Bojonegoro sudah menerima gelontoran DBH migas sebanyak dua kali. Yakni pada periode Januari dan Maret 2026 ini," jelas Teguh, Selasa (7/4/2026).
Pada pencairan periode Maret ini, komposisi dana terdiri dari Rp137,9 miliar hasil minyak bumi dan Rp3,2 miliar dari sektor gas. Angka ini meningkat dibanding Januari lalu yang mencatatkan perolehan Rp91,9 miliar untuk minyak dan Rp2,1 miliar untuk gas.
Teguh menambahkan bahwa kucuran dana ini dipastikan akan terus berlanjut mengingat pagu DBH migas yang ditetapkan untuk Bojonegoro tahun ini mencapai Rp941 miliar.
"Perkiraan di bulan Mei 2026 kalau tidak meleset. Sebab dari pagu DBH migas yang ditetapkan sebesar Rp941 miliar di tahun ini. Artinya masih memiliki sisa yang bakal disalurkan hingga akhir tahun nanti," terangnya.
Merespons mengalirnya dana tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengingatkan Pemkab agar bijak dalam mengelola anggaran. Dengan transfer pusat yang rutin, postur APBD Bojonegoro dipastikan akan semakin besar atau "gemuk".
"Transfer dari pusat ini, harus dimaksimalkan Pemkab Bojonegoro untuk merealisasikan program prioritas," tegas Lasuri.
Melimpahnya DBH migas ini diharapkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat yang menjadi skala prioritas daerah.
