Anggota DPRD Jawa Timur, M Hadi Setiawan saat memberi keterangan kepada wartawan. Foto: Muji Harjita/BANGSAONLINE
"Jika ada program yang bisa disinergikan atau lembaga yang perlu dibenahi sarana prasarananya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, kami siap membantu sesuai kemampuan kami di legislatif," tegasnya.
Ia menambahkan, terdapat peluang kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan sarana pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi guru melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Pada sesi diskusi, pembahasan juga menyentuh dinamika politik ke depan. Hadi berharap partai politik, khususnya Partai Golkar, tetap konsisten dalam memperjuangkan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Sementara iu, Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyudi, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan pandangannya mengenai tantangan profesi guru dan media saat ini.
Menurutnya, masalah kesejahteraan dan uji kompetensi masih menjadi isu krusial yang harus segera dicarikan solusi melalui kebijakan politik.
"Media dan guru harus bersinergi. Media berfungsi sebagai pengontrol pembangunan, sementara guru membentuk karakter. Kami berharap melalui kebijakan Pak Hadi, aspirasi mengenai kesejahteraan dan status P3K bisa terealisasi,"kata Bambang.
Bambang juga menyoroti isu literasi digital dan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16-18 tahun. Ia menekankan bahwa peran kontrol ada pada tiga pilar: orang tua di rumah, guru di sekolah, dan pemerintah/legislatif melalui regulasi.
"Jangan sampai anak diberi gawai hanya agar mereka diam. Literasi digital harus dimulai dari komunikasi yang intens antara sekolah dan rumah,"tandas Bambang,"tandas Bambang. (uji/van)
