Mohamad Salim, Ketua Komisi I DPRD Sampang
“Kami minta segera bersurat ke BKN dan kementerian terkait,” tegasnya.
Salim juga menyinggung Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 yang membuka peluang pembiayaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah dilakukan analisis anggaran.
Ia menekankan pentingnya langkah aktif pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat apabila kemampuan APBD terbatas.
“Jika APBD tidak cukup, harus ada komunikasi resmi ke kementerian,” katanya.
Komisi I DPRD Sampang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar para guru PPPK paruh waktu memperoleh kepastian terkait hak dan kesejahteraan mereka.
“Mereka butuh kepastian, bukan janji tanpa waktu,” pungkasnya. (van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
